Terbitkan PMK 7/2020, Kemenkeu perluas cakupan penggunaan DBH untuk atasi stuntingasi

Reporter: Grace Olivia | Editor: Herlina Kartika Dewi

Selain itu, Menkeu juga menambah cakupan alokasi DBH-CHT di bidang kesehatan dari sebelumnya empat menjadi lima kegiatan.  Tambahan kegiatan itu ialah pembayaran tindakan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan/atau orang tidak mampu. 

Adapun, pembayaran tindakan pelayanan kesehatan bagi orang tidak mampu tersebut dialokasikan maksimal 10% dari alokasi bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional. 

Di samping itu, cakupan alokasi DBH-CHT di bidang kesehatan kini meliputi pertama,  kegiatan pelayanan kesehatan baik promotif atau preventif maupun kuratif atau rehabilitatif. 

Baca Juga: Pemerintah siapkan Rp 5 triliun untuk penyaluran kurang bayar DBH anggaran 2019

Kedua, penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 

Ketiga, pelatihan tenaga kesehatan dan/ atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 

Keempat, pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News