Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat menambah indikator kesejahteraan dalam APBN 2026. Salah satunya adalah gross national income (GNI) per kapita.
GNI Indonesia ditetapkan sebesar US$ 5.520 atau setara Rp 91,99 juta per tahun atau Rp 7,66 juta per bulan per orang. Artinya, pekerja yang gaji bulanannya masih di bawah Rp 7 juta berarti belum sejahtera.
Adapun pada 2024 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia tercatat sebesar US$ 4.960,3 per tahun, ini setara Rp 78,6 juta per tahun.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, target GNI per kapita yang ditetapkan pada 2026 memang penting sebagai indikator pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
“Namun, jika dikaitkan dengan kemungkinan pencapaian dalam waktu hanya satu tahun, target ini hampir mustahil tercapai,” tutur Yusuf kepada Kontan, Rabu (24/9/2025).
Baca Juga: Target Pertumbuhan Ekonomi di RAPBN 2026 Dinilai Sulit Tercapai, Ini Sebabnya
Yusuf mencatat, GNI per kapita Indonesia pada 2023 masih di kisaran US$ 4.800 hingga US$ 4.900, artinya kenaikan lebih dari 12% diperlukan untuk mencapai target pada 2026 tersebut.
Dengan laju pertumbuhan ekonomi sekitar 5% per tahun dan kurs rupiah yang cenderung fluktuatif, Yusuf menilai lonjakan setinggi itu tidak realistis dalam satu tahun dipenuhi.
Yusuf menilai, peningkatan GNI per kapita tidak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan pertumbuhan kuantitatif jangka pendek.
Menurutnya, diperlukan transformasi struktural, hilirisasi sumber daya alam yang benar-benar menghasilkan nilai tambah, peningkatan kualitas tenaga kerja, hingga dorongan ekspor jasa bernilai tambah.
“Semua ini membutuhkan waktu, konsistensi, dan stabilitas kebijakan,” ungkapnya.
Yusuf menghitung, GNI per kapita Indonesia tahun depan realistisnya berada di kisaran US$ 5.000 hingga US$ 5.200 atau sekitar Rp 86,8 juta, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sekitar 5% dan kurs rupiah stabil.
Menurutnya, angka tersebut mencerminkan kenaikan bertahap, namun belum akan mencapai target US$ 5.529 yang ditetapkan untuk 2026.
Meski demikian, Yusuf menambahkan, kegagalan memenuhi target dalam satu tahun bukan masalah utama selama fondasi ekonomi terus diperkuat.
Menurutnya, kebijakan hilirisasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan penguatan ekspor bernilai tambah jauh lebih penting dibanding mengejar angka cepat.
“Progres bertahap lebih sehat daripada kebijakan instan yang hanya memberi hasil semu,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, apabila target jangka pendek tidak tercapai, situasi tersebut dapat dibaca sebagai sinyal bahwa kebijakan pemerintah belum cukup efektif mendorong perekonomian ke arah yang diinginkan.
Yusuf menekankan, angka GNI per kapita sejatinya bukan sekadar statistik, melainkan refleksi kualitas pertumbuhan.
“Apakah hilirisasi memberi nilai tambah nyata, apakah tenaga kerja makin produktif, dan apakah iklim investasi makin kondusif. Kegagalan mencapai lonjakan signifikan menunjukkan adanya jarak antara ambisi dan kapasitas pelaksanaan kebijakan,” imbuhnya.
Baca Juga: APBN 2026 Targetkan Pendapatan Warga RI Rata-rata Rp 7,6 Juta per Bulan
Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran DPR Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit menyampaikan, dalam APBN 2026 DPR menginginkan agar pemerintah fokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
“Makanya kita masukan target pemerintah soal GNI per kapita, kita masukkan itu sebagai salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” tutur Dolfie saat ditemui di Gedung Parlemen DPR RI, Rabu (27/8).
Selanjutnya: Rupiah Menguat Tipis pada Rabu (24/9), Berpeluang Berbalik Melemah pada Kamis (25/9)
Menarik Dibaca: Inilah Waktu Terbaik Jalan Kaki untuk Stabilkan Tekanan Darah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
