Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tetap mempertahankan defisit anggaran dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 325,9 triliun atau 2,19% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian, tambahan penerimaan negara sebesar Rp 16,3 triliun dalam postur sementara RAPBN 2018, dialokasikan ke dalam belanja negara.
Dengan demikian, target belanja dalam postur sementara RAPBN 2018 pun naik menjadi Rp 2.220,7 triliun dari usulan dalam Nota Keuangan sebesar Rp 2.204,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tambahan belanja negara tersebut, dialokasikan, pertama, untuk tambahan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp 11,2 triliun menjadi Rp 1.454,5 triliun. Dalam pos anggaran ini, anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) naik Rp 25 triliun.
"(Tambahan Rp 25 triliun) ini untuk kementerian lembaga yang nanti akan dibahas di dalam rapat panja belanja negara, termasuk untuk berbagai instansi yang harus melakukan fungsi di dalam rangka untuk mengamankan siklus politik seperti pilkada dan pemilu maupun untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang mendesak," kata Sri Mulyani dalam rapat antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Rabu (4/10).
Masih dalam pos anggaran pemerintah pusat, anggaran belanja non K/L mengalami penurunan Rp 14,3 triliun. Penurunan ini utamanya karena penurunan anggaran subsidi energi Rp 8,8 triliun akibat perubahan asumsi kurs rupiah dan cost recovery dan anggaran pembayaran bunga utang turun Rp 9 triliun. Namun, anggaran belanja lainnya meningkat Rp 3,5 triliun.
"Untuk anggaran belanja lainnya yang tadi telah kami sampaikan juga terjadi perubahan terutama untuk pendidikan dan anggaran agar tetap mencapai 20% dan 5%," tambah dia.
Kedua, anggaran transfer ke daerah dan dana desa naik Rp 5,1 triliun menjadi Rp 766,2 triliun. Kenaikan itu karena adanya kenaikan pada anggaran dana akokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).
Dengan penerimaan negara dan belanja negara itu, maka defisit keseimbangan primer naik Rp 9 triliun menjadi Rp 87,3 triliun.
"Pemerintah tetap mengharapkan postur APBN 2018 memiliki keseimbangan primer yang walaupun naik, tetapi masih lebih kecil dari 2017,. Namun postur ini akan memertahankan defisit APBN 2,19%," ujarnya.
Ia juga mengatakan, dengan defisit anggaran yang tetap sama, anggaran pembiayaan pun tidak mengalami perubahan. Hanya terdapat kenaikan jumlah penerbitan surat berharga negara (SBN) neto sebesar Rp 200 miliar dari usulan awal dalam nota keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
