Reporter: Agus Triyono | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah akan melakukan kerjasama pembangunan 38 proyek infrastruktur dengan pihak swasta lewat skema public privat partnership (PPP). Penetapan ke 38 proyek PPP ini dilakukan lewat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 82/2015 tentang Penetapan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur Tahun 2015 yang ditandatangani pada 27 Juni 2015.
Beberapa proyek yang akan dikerjasamakan dengan swasta itu antara lain proyek kereta Bandara Soekarno Hatta senilai Rp 2,5 triliun, proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT) Bandung senilai Rp 6 triliun dan proyek jalur kereta Tanjung Enim-Tanjung Api-Api Sumatra Selatan yang diperkirakan menelan investasi sekitar Rp 25 triliun.
Selain itu, proyek lain yang akan dikerjasamakan dengan swasta tahun ini adalah proyek air minum Semarang Barat senilai Rp 765 miliar dan proyek air minum Pondok Gede senilai US$ 25 juta.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, penetapan proyek yang akan dikerjasamakan dengan swasta ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satunya seputar kesiapan proyek. "Proyek yang siap dibangun itu masuk dalam daftar proyek yang siap ditawarkan dan dikerjasamakan dengan swasta," kata Andrinof, Senin (29/6).
Pertimbangan lainnya, kata Andrinof adalah didasarkan pada tingkat kepentingan proyek terhadap masyarakat dan sumber pendanaannya. Catatan saja, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla dalam lima tahun ke depan berencana menggenjot pembangunan infrastruktur.
Dalam hitungan Bappenas, kebutuhan anggaran untuk membangun berbagai proyek infrastruktur dalam lima tahun ke depan mencapai
Rp 5.519 triliun. Dari jumlah itu, pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar Rp 1.400 triliun.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menambahkan, pemerintah akan melibatkan swasta dalam pembangunan berbagai proyek infrastruktur pemerintah. Pasalnya, pemerintah membutuhkan suntikan dana untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur.
Bahkan Kalla menyatakan, untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur, pemerintah tak segan-segan mengundang investor asing untuk ikut membenamkan modalnya. "Kita butuh investasi dari dalam maupun dari luar negeri, karena kita butuh modal besar," ujarnya, beberapa waktu lalu.
Lantaran kebutuhan dana yang besar untuk proyek infrastruktur inilah, maka tak heran bila pemerintah lewat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus menawarkan berbagai proyek infrastruktur ke investor asing. Beberapa waktu lalu, BKPM telah menawarkan berbagai proyek infrastruktur ke investor dari berbagai negara. Antara lain ke China, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Jerman, Taiwan, dan India.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
