Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat mengurangi anggaran subsidi energi sebesar Rp 1,91 triliun. Pengurangan sebesar itu dari usulan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 sebesar Rp 103,1 triliun menjadi Rp 101,2 triliun.
Awalnya, usulan subsidi energi pada RAPBN-P 2017 membengkak Rp 25,8 triliun dari APBN 2017 sebesar Rp 77,3 triliun. Wakil Ketua Banggar, Said Abdullah mengatakan, penurunan tersebut mempertimbangkan tujuan awal pemerintah ingin belanja lebih produktif.
Kenaikan Rp 25,8 triliun dinilai berlebihan dan tidak sejalan dengan tujuan awal pemerintah. Dari pengurangan Rp 1,9 triliun tersebut, subsidi yang dipangkas adalah sektor bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 3 kilogram (kg).
Pada sektor tersebut, dalam RAPBN-P 2017 semula diusulkan Rp 51,1 triliun, turun menjadi Rp 50,19 triliun. Sedangkan subsidi listrik juga dipangkas, dari usulan awal Rp 52 triliun menjadi Rp 51 triliun.
Meskipun demikian, anggaran subsidi energi yang disepakati pemerintah dan Banggar tersebut tetap membengkak hingga Rp 23,89 triliun dari pagu dalam APBN 2017 sebesar Rp 77,3 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu), Askolani menjelaskan, adanya pengurangan Rp 1,9 triliun dipengaruhi oleh rendahnya harga minyak. Harga minyak disepakati di kisaran US$ 48 per barrel. Untuk sementara waktu, bisa menghemat subsidi.
Akan tetapi penghematan tidak sebanding dengan peningkatannya yang mencapai Rp 23,89 triliun. Hal tersebut terjadi karena selama ini subsidi elpiji 3 kg dilakukan terbuka. Artinya, semua masyarakat bisa mendapatkan elpiji bersubsidi. Perbedaan kurs rupiah terhadap dollar AS juga jadi salah satu pemicu bengkaknya subsidi energi.
Askolani mengatakan, selama ini distribusi elpiji 3 kg dijaga hanya lewat batas lokasinya saja. "Kami masih evaluasi terus, sehingga untuk melaksanakan subsidi tertutup bagi elpiji belum bisa. Karena kalau ada pembatasan harus ada kesiapan targetnya, tidak bisa sembarangan," ungkapnya di komplek Parlemen, Selasa (18/7).
Menurut pemerintah, jika subsidi elpiji diberlakukan tertutup seperti yang dilakukan pada subsidi listrik kemungkinan ada dampak risiko yang cukup tinggi. "Sehingga dalam masa ini, masih banyak tugas lain yang lebih penting, soal subsidi elpiji tertutup ditunda dulu," terang Askolani.
Askolani memastikan jika penerima elpiji 3 kg tidak akan dikurangi dan harganya pun dipastikan stabil, minimal hingga akhir tahun. "Iya harganya tetap, sementara itu yang diarahkan oleh pemerintah. Insya Allah sampai akhir tahun. Kalau tahun depan, lain lagi persoalannya, liat nanti," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
