kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.860.000   3.000   0,11%
  • USD/IDR 17.127   21,00   0,12%
  • IDX 7.458   150,91   2,07%
  • KOMPAS100 1.029   19,80   1,96%
  • LQ45 746   12,57   1,71%
  • ISSI 269   4,55   1,72%
  • IDX30 400   7,29   1,85%
  • IDXHIDIV20 490   9,98   2,08%
  • IDX80 115   1,84   1,62%
  • IDXV30 135   1,86   1,40%
  • IDXQ30 129   2,36   1,86%

Mendagri: Lebih 200 pemda tak optimalkan anggaran


Rabu, 19 Juli 2017 / 10:57 WIB


Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Kualitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah (pemda) semakin membaik. Selain penyerapan anggaran yang kian membaik, sekarang ini banyak daerah berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dari tahun ke tahun pengelolaan anggaran keuangan di daerah terus meningkat. Jika dilihat dari tolak ukur WTP, sekarang sudah semakin banyak pemda memperoleh opini tersebut.

“Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), perkuat daerah agar efektif dan efisien mempercepat reformasi birokrasi,” kata Tjahjo seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri, Selasa (18/7).

Meski semakin membaik dalam hal penyerapan anggaran, namun, menurut Tjahjo masih banyak daerah yang tidak fokus menjalankan program pemerintahan. Tercatat, lebih dari 200 pemda yang masih dianggap tak optimal dalam mengurus masalah ini.

Menurutnya, pemda harus mampu menjalankan program strategis nasional yang diamanatkan pemerintah pusat. Bukan hanya itu, masing-masing kepala daerah juga memiliki janji kampanye yang perlu diwujudkan dalam perencanaan program daerah.

“Maka dari itu, libatkan banyak pihak seperti perguruan tinggi, tokoh agama, masyarakat dan agama dalam setiap pengambilan kebijakan politik daerah. Bersinergi juga dengan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda),” kata Tjahjo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×