Subsidi BBM Tahun 2027 Turun, Ini Penjelasan Menkeu Purbaya

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menekan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, penurunan tersebut terutama berkaitan dengan asumsi harga minyak mentah yang digunakan dalam penyusunan RAPBN 2027.

Dalam RAPBN 2027, subsidi BBM tercatat dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang dialokasikan sebesar Rp 549,9 triliun.

Berdasarkan paparan pemerintah dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, subsidi BBM tertentu dipatok sebanyak 20,09 juta kiloliter.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan total kuota volume BBM bersubsidi pada 2026 yang mencapai 48,43 juta kiloliter. Dengan demikian, berdasarkan angka yang dipaparkan pemerintah, kuota tersebut turun hingga 58,51% atau berkurang sekitar 28,34 juta kiloliter.

Harga minyak jadi faktor utama

Berbeda dengan penjelasan Presiden Prabowo Subianto yang mengaitkan pengurangan subsidi BBM dengan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional, Purbaya menyebut faktor utama penurunan subsidi adalah asumsi harga minyak mentah yang lebih rendah pada 2027.

Menurut Purbaya, pemerintah menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$ 75 per barel dalam RAPBN 2027. Asumsi tersebut berada di bawah harga minyak saat ini yang disebut berada di kisaran US$ 83 per barel.

"Belum, itu kan pasti karena subsidi harga BBM-nya turun. Eh, asumsi BBM-nya turun tahun depan berapa? US$ 75 per barel. Kan sekarang US$ 83. Jadi itu otomatis kan kalau volumenya naik sedikit pun kalau harganya turun segitu ya subsidinya cenderung turun," kata Purbaya kepada awak media usai konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Jumat (14/8/2026).

Purbaya menegaskan bahwa penurunan subsidi BBM tersebut tidak disebabkan oleh kebijakan pembatasan pembelian Pertalite pada 2027. Ia mengatakan, kebijakan pembatasan Pertalite dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi yang berlangsung saat ini.

"Belum, belum. Itu belum. Itu dengan keadaan yang sekarang," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka peluang untuk memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Purbaya menyebut kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi semestinya tidak lagi menerima subsidi BBM.

"Nanti kalau memang diperlukan subsidi yang tepat sasaran, bukan pembatasan ya. Yang desil 10 lah, yang orang-orang kaya itu enggak berhak beli itu ya," katanya.

Prabowo dorong kendaraan listrik

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah akan mengurangi subsidi BBM secara signifikan. Kebijakan tersebut akan berjalan beriringan dengan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.

"Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk itu, Pemerintah yang saya pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional," kata Prabowo dalam pidatonya pada penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di DPR.

Sebagai bagian dari pengembangan ekosistem tersebut, pemerintah menyiapkan insentif untuk 1 juta unit motor listrik yang diproduksi oleh perusahaan dalam negeri.

Prabowo menilai penggunaan kendaraan listrik dapat memberikan sejumlah manfaat bagi perekonomian. Selain menekan biaya transportasi masyarakat, kebijakan tersebut diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi sekaligus menciptakan lapangan kerja dan sumber penghasilan baru bagi generasi muda.

Menurut Prabowo, penggunaan motor listrik juga berpotensi memangkas pengeluaran harian masyarakat untuk transportasi hingga lebih dari 50%. Bahkan, biaya penggunaan motor listrik disebut dapat hanya sekitar 30% dibandingkan dengan penggunaan BBM saat ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News