/2026/09/29/700124056.jpg "DEN Ingatkan Risiko Lonjakan Minyak Ke Tekanan Fiskal, Subsidi Energi Bisa Bengkak")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah mewaspadai dampak berlanjut dari konflik di kawasan Selat Hormuz terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu dampak yang perlu diantisipasi adalah tekanan terhadap fiskal akibat kenaikan harga energi.
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengatakan, meskipun kawasan Selat Hormuz relatif kecil secara geografis, gangguan di wilayah tersebut dapat memicu gejolak harga minyak yang signifikan. Terlebih, hingga kini belum ada kepastian mengenai arah dan durasi konflik tersebut.
“Dan ini belum berakhir, dan kita belum tahu ini berujungnya ke mana,” ujar Mari dalam acara Kontan Economic and Demigraphic Forum, Selasa (29/9/2026).
Baca Juga: Subsidi BBM dan LPG 3 Kg Turun pada APBN 2027, DPR Ungkap Pertimbangannya
Menurutnya, ketidakpastian mengenai kelanjutan perang dan sikap Amerika Serikat (AS) membuat risiko kenaikan harga minyak masih perlu diperhatikan.
“Kita belum tahu apakah perang ini akan berlanjut dan harga minyak akan terus meningkat dengan segala macam dampaknya,” katanya.
Mari menjelaskan, dampak kenaikan harga minyak tidak hanya dirasakan melalui harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga energi juga dapat merembet ke berbagai input produksi, seperti petrokimia, plastik, pupuk, dan komoditas lainnya.
Dampak lanjutan tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan tekanan terhadap perekonomian domestik.
Bagi Indonesia, salah satu dampak yang paling cepat dirasakan adalah tekanan terhadap fiskal. Pasalnya, kenaikan harga energi dapat meningkatkan kebutuhan subsidi, terutama subsidi BBM dan listrik.
“Dan sayang tidak ada Pak Suahasil, mungkin kalau Pak Sua ada tadi pagi dia pasti akan menyampaikan tekanan kepada fiskal. Karena subsidi BBM dan subsidi listrik yang meningkat,” ujar Mari.
Selain subsidi energi, pemerintah juga perlu memperhatikan dampak kenaikan harga terhadap daya beli masyarakat. Menurut Mari, kompensasi dan bantuan sosial juga dapat diperlukan apabila tekanan harga semakin besar.
Baca Juga: DPR Sahkan UU APBN 2027, Belanja Negara Capai Rp 4.106 Triliun
“Sehingga juga kompensasi seperti bansos juga perlu juga akan diberlakukan oleh pemerintah. Jadi tekanan fiskal mungkin yang paling akan dirasakan immediately,” katanya.
Dengan demikian, menurut Mari, dampak konflik Hormuz terhadap Indonesia tidak hanya berhenti pada kenaikan harga minyak. Kenaikan tersebut dapat menciptakan efek berantai terhadap biaya produksi, harga barang, daya beli masyarakat hingga posisi fiskal pemerintah.
Perlu Diversifikasi Energi
Dalam jangka menengah, Mari menilai Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi yang rentan terhadap gejolak harga global.
Salah satunya melalui diversifikasi sumber energi dengan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.
“Dalam jangka menengah, tantangan kita bagaimana kita diversifikasi sumber daya energi kita kepada renewable dan lain sebagainya,” ujarnya.
Menurut Mari, ketergantungan terhadap energi fosil membuat perekonomian dan fiskal Indonesia lebih rentan ketika terjadi lonjakan harga minyak dunia.
Karena itu, pengembangan energi terbarukan tidak hanya berkaitan dengan agenda transisi hijau, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi dan fiskal Indonesia dalam menghadapi gejolak global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
