/2026/02/06/1942178674.jpg "Struktur Industri Pendek, Kontribusi Sektor Hilirisasi ke PDB Masih Minim")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya pemerintah mendorong industrialisasi melalui program hilirisasi dinilai belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Meski kebijakan ini telah berjalan beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor industri hasil hilirisasi terhadap ekonomi nasional masih tergolong terbatas.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi industri pengolahan (termasuk hilirisasi) terhadap PDB Indonesia tahun 2025 tercatat sebesar 19,07%-19,20%. Khusus untuk sektor mineral dan batu bara (Minerba) menyumbang 12,5% ke PDB. Sejalan dengan itu investasi hilirisasi melonjak drastis atau tumbuh 43,3% year on year/yoy mencapai Rp 584,1 triliun pada 2025 dengan fokus utama pada sektor mineral.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai persoalan utama hilirisasi di Indonesia adalah fenomena hollow in the middle atau “lubang di tengah” dalam rantai industri.
Baca Juga: Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi & 29 Titik PSEL di Bulan Ini
Menurut Bhima, komoditas unggulan seperti nikel seharusnya melalui 8 hingga 9 tahapan proses sebelum menjadi produk akhir seperti baterai kendaraan listrik. Namun dalam praktiknya, Indonesia cenderung berhenti di tahap awal pengolahan dengan menghasilkan bentuk bahan olahan primer, seperti produksi nickel pig iron dan feronikel.
“Proses lanjutan ini banyak yang terlewati dalam sepuluh tahun terakhir, sehingga nilai tambah yang dihasilkan masih rendah. Industri mid-stream belum berkembang optimal,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (12/4/2026).
Kondisi ini membuat Indonesia masih bergantung pada impor untuk produk hilir, seperti baterai dan kendaraan listrik. Bahkan, komponen otomotif dan elektronik masih didominasi produk impor. Alih-alih mendorong industrialisasi yang lebih dalam, hilirisasi justru dinilai berpotensi memicu gejala deindustrialisasi.
Selain itu, produk hasil hilirisasi Indonesia juga dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar pasar internasional. Salah satu contohnya adalah standar London Metal Exchange (LME) untuk kategori Low Carbon Metal, yang menawarkan transparansi dan harga premium bagi produk mineral kritis.
Bhima menilai, momentum untuk masuk ke standar LME seharusnya dimanfaatkan karena dapat mendorong perbaikan tata kelola industri, mulai dari pengurangan emisi karbon, keterlibatan masyarakat, hingga pengelolaan limbah yang lebih transparan dan terukur.
Di sisi lain, ketergantungan terhadap impor bahan baku penunjang juga masih tinggi. Indonesia yang menguasai produksi nikel juga masih mengimpor sulfur dari Timur Tengah serta lithium dari Australia dan China untuk mendukung proses produksi baterai. Bahkan, pasokan bijih nikel juga mulai diimpor dari Filipina dan kawasan Pasifik.
Baca Juga: Setahun Berjalan, Danantara Klaim Garap Proyek Hilirisasi Senilai US$ 26 Miliar
Ketergantungan ini dinilai tidak sejalan dengan tujuan hilirisasi yang ingin memperkuat kemandirian industri nasional. Terlebih, komponen penting seperti prekursor baterai dan modul juga masih bergantung pada impor.
Dengan demikian, ketika terjadi gangguan pasokan global, seperti konflik di Timur Tengah, dampaknya bisa langsung terasa pada rantai produksi hilirisasi di dalam negeri.
"Begitu ada supply-choke karena perang Timur Tengah, imbasnya luas ke proses hilirisasi," ungkap Bhima.
Dengan berbagai tantangan tersebut, penguatan industri di tingkat menengah hingga hilir serta pengurangan ketergantungan impor menjadi kunci agar hilirisasi dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PDB nasional.
Baca Juga: Groundbreaking 6 Proyek Hilirisasi, Danantara Gelontorkan Investasi US$ 7 Miliar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
