Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) baru mencapai Rp 113,5 triliun hingga 17 Juni 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi tersebut menunjukkan penyerapan anggaran belum optimal sebab baru mencapai 29,7% dari pagu Rp 455,62 triliun.
“PC-PEN realisasinya masih sangat lambat, yang terealisasi baru Rp 113,5 triliun sampai 17 Juni,” tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Kamis (23/6).
Sri Mulyani memaparkan, realisasi tersebut telah disalurkan kepada beberapa klaster, diantaranya Pertama, untuk penanganan kesehatan terealisasi Rp 27,6 triliun atau 22,5% dari pagu Rp 122,54 triliun.
Baca Juga: Belanja Negara Melambat, Saat Setoran Melimpah
Realisasi kesehatan ini utamanya digunakan untuk pembayaran klaim dan insentif tenaga kesehatan (nakes), serta insentif perpajakan vaksin/alat kesehatan (alkes) dan penanganan Covid-19 melalui dana desa.
Rinciannya, untuk klaim pasien sebesar Rp 20,3 triliun, insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 2 triliun, pengadaan vaksin sebesar Rp 1,6 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp 1,2 triliun, dan dana desa untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 2,5 triliun.
Kedua, untuk klaster perlindungan masyarakat yang baru terealisasi Rp 57 triliun atau 36,9% dari pagu Rp 154,76 triliun. Pemerintah sudah menggunakan Rp 14,35 triliun untuk program keluarga harapan terhadap 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Berikutnya program kartu sembako sebesar Rp 18,9 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng Rp 7,2 triliun terhadap 21,8 juta penerima disalurkan Kemensos, TNI, dan Polri; BLT desa sebesar Rp 10,9 triliun terhadap 7,26 juta keluarga; BT PKL WN Rp 1,3 triliun dan realisasi program Kartu Pra Kerja sebesar Rp 4,4 triliun untuk 1,23 juta peserta.
Baca Juga: Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga Meningkat, Didominasi Belanja Pegawai
“Untuk perlindungan masyarakat relatif tinggi 36,9% seiring dengan pemerintah mencoba memberikan bantalan sosial lebih cepat dan lebih tinggi pada masyarakat di tengah guncangan harga-harga yang meningkat,” jelas Sri Mulyani.
Ketiga, klaster penguatan pemulihan ekonomi yang baru dibelanjakan Rp 28,8 triliun atau 16,2% dari pagu Rp 178,32 triliun. Anggaran ini digunakan untuk program padat karya sebesar Rp 5,5 triliun; pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar Rp 900 miliar; ketahanan pangan sebesar Rp 6 triliun; ICT sebesar Rp 1,6 triliun; kawasan industri sebesar Rp 600 miliar; dukungan UMKM sebesar Rp 8,23 triliun; dan insentif perpajakan sebesar Rp 6 triliun.
“Klaster pemulihan ekonomi masih sangat kecil yaitu Rp 28,8 triliun atau hanya 16,2% dari 178,32 triliun, ini menggambarkan bahwa sisi belanja masih belum perform,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
