kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.909.000   -24.000   -1,24%
  • USD/IDR 16.195   57,00   0,35%
  • IDX 7.898   -32,88   -0,41%
  • KOMPAS100 1.110   -7,94   -0,71%
  • LQ45 821   -5,85   -0,71%
  • ISSI 266   -0,63   -0,24%
  • IDX30 424   -3,04   -0,71%
  • IDXHIDIV20 487   -3,38   -0,69%
  • IDX80 123   -1,10   -0,89%
  • IDXV30 126   -1,56   -1,22%
  • IDXQ30 137   -1,32   -0,96%

Sri Mulyani Patok Rasio Utang 2026 Sebesar 39,96% dari PDB pada 2026, Ini Strateginya


Jumat, 15 Agustus 2025 / 20:13 WIB
Sri Mulyani Patok Rasio Utang 2026 Sebesar 39,96% dari PDB pada 2026, Ini Strateginya
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan rasio utang pemerintah pada 2026 sebesar 39,96% dari produk domestik bruto (PDB).


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan rasio utang pemerintah pada 2026 sebesar 39,96% dari produk domestik bruto (PDB).

“Rasio utang masih di 39,96% dari PDB tidak ada perubahan dalam tiga tahun terakhir,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (15/8/2025).

Sri Mulyani membeberkan, rasio utang tahun depan akan dikendalikan di 39,96% dari PDB dengan mengutamakan sumber utang dalam negeri.

Selain itu, juga dengan mengembangkan pembiayaan inovatif, dan mengelola portofolio utang secara aktif.

Baca Juga: Pertumbuhan ULN Indonesia Triwulan II-2025 Melambat Seiring Kontraksi Sektor Swasta

Kemudian, melakukan optimalisasi Badan Layanan Umum (BLU), bekerja sama dengan BUMN dan Danantara dan Special Mission Vehicle (SMVs), Indonesian Investment Authority (INA), dan Badan pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Banyak BLU yang bisa berinvestasi cukup besar dan bisa melakukan kegiatan pembangunan,” ungkapnya.

Selain itu, untuk menjaga rasio utang agar tidak bengkak, Sri Mulyani juga akan menggunakan Sisa Lebih Anggaran (SAL) di 2026 sebagai fiscal buffer, sehingga stabilisasi saat pasar obligasi mengalami guncangan yang tidak ada di dalam kontrol pemerintah, seperti kebijakan di Amerika Serikat (AS) yang tiba-tiba keluar, dan mempengaruhi kondisi penerbitan obligasi pemerintah.

Selanjutnya, pemerintah juga akan meningkatkan akses pembiayaan investasi, memperdalam pasar keuangan domestik, mendorong pembiayaan inovatif termasuk skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Baca Juga: Peminat Membeludak, Rekor Penawaran Lelang SUN yang Masuk Tembus Rp162,32 Triliun

Mengutip Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disebutkan, selama periode 2021 hingga semester I 2025, rasio utang pemerintah berada di kisaran 39% dari PDB.

Pada 2021 rasio utang sempat mencapai 40,7% dari PDB, sebagai dampak program pemulihan pandemi Covid-19, namun kembali turun di bawah 405 dari PDB pada akhir 2024 yang mencapai 39,8% dari PDB.

Sementara itu, pembiayaan utang dalam RAPBN 2026 dipatok Rp 781,9 triliun, meningkat dari outlook 2025 Rp 715,5 triliun. Pembiayaan utang ini akan dipenuhi dari penerbitan SBN neto Rp 749,19 triliun, dan penarikan pinjaman Rp 32,67 triliun.

Selanjutnya: Anggaran Ketahanan Pangan Capai Rp 164,4 Triliun, Ini Rinciannya

Menarik Dibaca: 7 Kesalahan Tata Letak Dapur yang Bikin Ruangan Tidak Nyaman, Menurut Desainer

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mengelola Tim Penjualan Multigenerasi (Boomers to Gen Z) Procurement Strategies for Competitive Advantage (PSCA)

[X]
×