Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rasio utang pemerintah diprediksi mencapai lebih dari 40% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025 ini.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, total jumlah nominal utang pemerintah pusat pada 31 Januari 2025 mencapai Rp 8.909,14 triliun.
Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menghitung, jika mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), PDB Indonesia tahun 2024 sebesar Rp 22,139,0 triliun. Maka dengan dengan utang Rp 8.909,14 triliun setara dengan 40,2% terhadap PDB tahun 2024.
Perhitungan tersebut bahkan melonjak dari target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah mematok rasio utang sebesar 39,15% terhadap PDB pada 2025, dan kisaran 39,01%-39,10% terhadap PDB pada 2029.
Baca Juga: Rasio Utang RI Stagnan di 39%, Persempit Ruang Fiskal untuk Belanja Produktif
“Dengan kondisi ketidakpastian global dan pengelolaan anggaran yang tidak optimal rasio utang tahun ini bisa menyentuh angka 40-40,3% terhadap PDB dan melebihi target pemerintah,” tutur Badiul kepada Kontan, Minggu (9/3).
Selain rasio utang yang diperkirakan melonjak, pemerintah juga dinilai harus mewaspadai potensi beban pokok utang dan bunga utang yang meningkat tidak hanya karena penambahan utang baru, tetapi juga akibat pelemahan rupiah, terutama utang yang menggunakan mata uang dollar AS.
Melihat kondisi tersebut, Badiul menyebut, pemerintah harus hati-hati dalam mengelola utang. Sebab dampaknya bisa mempersempit ruang fiskal dan fleksibilitas pengelolaan keuangan negara, dan dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas layanan publik.
Selain itu, pemerintah disarankan untuk menyusun strategi pengelolaan utang jangka menengah yang mengacu pada kerangka kebijakan anggaran jangka menengah dan kerangka makroekonomi untuk menjaga kesinambungan fiskal.
Selanjutnya, Badiul menyebut, pemerintah perlu memastikan komitmen efisiensi belanja negara, sebagaimana yang saat ini diagendakan oleh Presiden Prabowo Subianto agar bisa berjalan optimal sesuai target yang sudah ditetapkan.
“Dengan menjaga efektivitas belanja, setiap pengeluaran memiliki dampak maksimal pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Sejalan dengan itu, optimalisasi penerimaan negara pajak dan non-pajak untuk mengurangi ketergantungan pada utang juga perlu dilakukan. Sebab, peningkatan rasio pajak dinilai bisa membantu menurunkan beban utang dan bunga utang. Maka dari itu, pemerintah bisa mendiversifikasi dan inovasi sumber pembiayaan, misalnya dengan melibatkan pihak swasta.
“Pemerintah juga perlu menjaga inflasi di titik terendah untuk memastikan stabilitas ekonomi dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban utangnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Badiul menyampaikan, optimisme target rasio pajak di kisaran 39,01%-39,10% terhadap PDB pada 2029 mendatang, harus dibarengi dengan kerja nyata agar tidak hanya sekedar angka dan janji politik belaka. Pemerintah dinilai perlu berkomitmen melakukan optimalisasi efisiensi dan peningkatan pendapatan negara.
Baca Juga: Penerimaan Negara Lesu, Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Diproyeksi Bengkak
Selanjutnya: Pertemuan Prabowo dengan Konglomerat, Pengamat Beberkan Hal-Hal Krusial!
Menarik Dibaca: 14 Ramuan untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi secara Alami
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
