Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 562,6 triliun per Juli 2023 melalui belanja pemerintah pusat yang sudah diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran sebesar Rp 562,6 triliun itu berasal dari belanja pemerintah pusat yang realisasinya sudah mencapai Rp 1,020,4 triliun.
Terdapat dua pos belanja dalam penyaluran tersebut, yakni melalui belanja kementerian/lembaga disalurkan dalam bentuk bantuan perlindungan sosial, bantuan petani dan UMKM.
Diantaranya, dalam bentuk PKH (Program Keluarga Harapan) itu ada 9,8 juta keluarga atau kelompok yang menerima langsung dari APBN dengan total Rp 14,9 triliun. Kartu sembako realisasinya mencapai Rp 22,2 triliun disalurkan Rp 2,7 triliun per bulan kepada 18,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
“Dan pembagian penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) mencapai Rp 27 triliun atau Rp 3,9 triliun per bulan kepada 96,7 juta peserta,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (11/8).
Baca Juga: APBN Hingga Juli 2023 Masih Mencatatkan Surplus Rp 153,5 Triliun
Sri Mulyani melanjutkan, masyarakat rentan selain mendapatkan PKH dan kartu sembako. Pemerintah juga memberikan BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh APBN.
“Kelompok rentan ini juga diberikan BPJS kesehatan dengan iuran yang dibayarkan oleh APBN yaitu Rp 27 triliun untuk Januari-Juli. Artinya setiap bulan APBN mengeluarkan Rp 3,9 triliun bagi 96,7 juta peserta yang tidak mampu,” jelasnya.
Kemudian, ada juga bantuan benih dan pupuk organik Rp 463,7 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian Rp 250 miliar, bantuan ternak Rp 62,4 miliar, dan bantuan benih ikan, kepiting, dan udang Rp 19,2 miliar.
Di bidang pendidikan, belanja dimanfaatkan untuk Program Indonesia Pintar sebesar Rp 6,2 triliun untuk 11,07 juta siswa, program KIP Kuliah Rp 6,1 triliun untuk 718.700 mahasiswa, BOS Kementerian Agama sebesar Rp 7,1 triliun untuk 6,2 juta siswa, dan BOPTN Rp 2,3 triliun untuk 197 PTN.
Untuk infrastruktur, disalurkan untuk pembangunan/rehabilitas infrastruktur seperti sarpras pendidikan, sanitasi, persampahan, SPAM, jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi sebesar Rp73,1 triliun, juga bantuan bencana Rp1,5 triliun.
Sementara itu, dari sisi belanja non K/L, diperuntukkan untuk subsidi dan kompensasi listrik Rp 48,5 triliun atau Rp 6,9 triliun per bulan untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi LPG 3 kg Rp 37,7 triliun atau sebesar Rp 5,4 triliun per bulan, subsidi dan kompensasi BBM Rp 59,7 triliun atau Rp 8,5 triliun per bulan.
"Ini juga mencakup subsidi perumahan Rp 452,9 miliar untuk 111.000 unit dan Kartu Prakerja Rp 2,5 triliun,” kata Sri Mulyani.
Terakhir, bantuan kartu prakerja Rp 2,5 triliun yang disalurkan kepada 586.200 peserta.
Baca Juga: Hingga Juli 2023, Penerimaan Pajak Telah Capai 64,56% dari Target
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
