/2018/01/02/786775119.jpg "S&P Soroti Utang RI, Dirjen DJPPR: Disiplin Fiskal Diterapkan, Defisit Manageable")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan merespons catatan lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings terkait peningkatan utang pemerintah dan tantangan fiskal Indonesia ke depan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Suminto mengungkapkan, catatan S&P bersifat umum dan bukan menunjukkan adanya tekanan fiskal yang permanen. Menurutnya, tantangan fiskal maupun makroekonomi yang disoroti S&P bersifat sementara dan dapat dikelola sepanjang pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal.
"Ya dia (S&P) bilang kalau pun ada tantangan fiskal ataupun makroekonomi kan temporary dan akan terjadi kemarin. Ya general," ujar Suminto saat ditemui Kontan di DPR, Selasa (14/7/2026).
Baca Juga: Rollover Utang Jadi Jurus Pemerintah Kelola Utang Jatuh Tempo
Menurut Suminto, perkembangan utang pemerintah ke depan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga defisit anggaran. Selama disiplin fiskal tetap dijalankan, pertumbuhan utang dapat dikendalikan.
"Harusnya sepanjang disiplin fiskal itu dilakukan, maka akan manageable. Karena tingkat pertumbuhan utang nanti juga dipengaruhi oleh tingkat defisit," katanya.
Ia menjelaskan, selain menjaga defisit, pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam menjaga rasio utang tetap sehat. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan membantu mengelola kenaikan utang pemerintah.
"Sepanjang tingkat defisitnya dijaga, pertumbuhan utangnya juga bisa dikelola. Yang kedua pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, itu akan menjaga pertumbuhan utang yang terkelola," jelasnya.
Sebelumnya, S&P dalam penilaiannya memperkirakan tingkat utang pemerintah umum bersih Indonesia akan meningkat setiap tahun sekitar 2,9% dari produk domestik bruto (PDB) selama periode 2026–2029.
Baca Juga: Rekor Baru Pajak RI, Tax Buoyancy 2,25 Ditopang PPN dan PPh Badan
Kenaikan utang tersebut turut berdampak pada rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan pemerintah yang diproyeksikan tetap berada di atas 15% hingga 2027. Setelah itu, rasio tersebut diperkirakan kembali turun seiring penurunan suku bunga dan peningkatan pertumbuhan penerimaan negara.
"Kami memperkirakan utang pemerintah umum bersih akan meningkat setiap tahunnya sekitar 2,9% dari PDB pada 2026–2029. Rasio bunga terhadap pendapatan dapat tetap di atas 15% pada 2026–2027, sebelum turun di bawah 15% lagi seiring penurunan suku bunga dan peningkatan pertumbuhan pendapatan," tulis S&P dalam laporannya.
S&P juga memperkirakan utang pemerintah umum bersih dapat meningkat menjadi 37,4% terhadap PDB pada akhir 2029, dari posisi 36,4% pada 2024.
Kenaikan beban bunga utang tersebut salah satunya dipengaruhi oleh imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang meningkat. Kenaikan yield dilakukan pemerintah untuk menjaga daya tarik aset rupiah di tengah tekanan pelemahan nilai tukar.
Meski demikian, S&P menilai pemerintah masih mampu menjaga defisit fiskal 2026 di bawah batas maksimal 3% terhadap PDB. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlanjutan fiskal Indonesia ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
