Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar jajaran Kabinet Indonesia Maju fokus untuk memulihkan perekonomian akibat pandemi Covid-19 dan mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina. Hal ini sesuai arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 5 April 2022 lalu.
Menurut Johnny, pemerintah menghargai rencana aksi mahasiswa yang merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat.
“Selain menyampaikan dan memerintahkan untuk fokus kepada pekerjaan yang mengatasi berbagai masalah dalam negeri yang luar biasa sulit. Presiden Jokowi juga menegaskan agar tidak lagi membicarakan yang berkaitan dengan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden,” kata Johnny saat menyampaikan Perkembangan Situasi Terkini di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (10/4).
Johnny menyatakan Presiden Jokowi juga telah menyampaikan hal itu di media sosial dan digital kepada masyarakat.
Baca Juga: BEM SI Akan Demo di Istana Negara Senin Depan, Ini Kata Polda Metro Jaya
“(Soal penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden), ini sudah cukup jelas yang disampaikan kepada para menteri dan dimengerti, dipahami betul oleh para menteri. Dan setelah itu, saya kira kita juga sama-sama tahu bahwa juga disampaikan melalui media sosial dan digital kepada masyarakat,” ujar Johnny.
Mengenai adanya rencana aksi dan tuntutan mahasiswa yang berkaitan dengan hal itu, Menkominfo kembali menegaskan posisi Pemerintah sesuai dengan arahan Kepala Negara sudah cukup jelas. Sehingga apabila masih ada tuntutan dari mahasiswa terkait dengan hal tersebut, maka perlu dikomunikasikan dengan baik.
“Dari sisi pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, Pemerintah sangat menghormati dan menjaga kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, itu dijaga. Demonstrasi adalah bagian dari keterbukaan ekspresi kebebasan tersebut. Namun saat ini, tuntutan kita begitu tinggi untuk menjaga masalah dalam negeri kita, untuk menjaga perekonomian kita,” jelas Johnny.
Johnny menjelaskan, saat ini pemerintah juga memberikan perhatian atas kondisi global akibat dampak perang Rusia-Ukraina. Menurutnya salah satu dampak potensial ke Indonesia berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar minyak dan pangan
Ia mengatakan, pada saat Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Jokowi menyampaikan secara jelas kepada Anggota Kabinet yang hadir bahwa dunia global dalam keadaan yang kurang baik, sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang masih berlangsung ditambah dengan adanya perang Rusia-Ukraina.
"Ini memberikan dampak yang besar di berbagai sektor di dunia global dan juga berpotensi besar untuk berdampak pada Indonesia,” terang dia.
Baca Juga: Jokowi: Saya Kira Sudah Jelas, Pemilu akan Dilaksanakan 14 Februari 2024
Menurut Johnny, Presiden Jokowi secara tegas memerintahkan kepada jajaran kabinet agar memperhatikan dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Terutama yang berkaitan dengan ketersediaan pangan dan harga pangan.
Hal ini karena dampak perang itu cukup besar kepada dunia global terkait dengan supply food, khususnya yang diproduksi di Rusia dan Ukraina dan harga-harganya.
Kemudian juga dampak terhadap ketersediaan bahan bakar atau energi dan harga bahan bakar yang juga berdampak pada Indonesia. "Sehingga diminta para menteri untuk fokus terhadap dua masalah itu,” tutur Johnny.
Menkominfo juga menyatakan, saat ini Pemerintah masih terus menangani pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Meskipun saat berbagai indikator sudah relatif menunjukkan angka yang lebih landai.
Ia menyebut, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak multidimensional terhadap dunia global yang juga berimplikasi pada Indonesia.
Seperti misalnya disrupsi atau terganggunya supply chain yang mengakibatkan logistik semakin sulit yang akan berdampak juga pada ketersediaan dan distribusi berbagai komoditas di dunia, juga berdampak pada inflasi.
Johnny menilai banyak negara di dunia saat ini mengalami inflasi tinggi bahkan juga stagnasi atau dampak paling buruk dalam bidang perekonomian dengan situasi stagflasi.
Ia mencontohkan, Amerika Serikat (AS) dalam 40 tahun terakhir baru kali ini terjadi inflasi sebesar 7,9% yang tidak pernah terjadi dalam 40 tahun. Uni Eropa juga demikian sekitar 7%, bahkan Argentina dan Turki hampir 50% atau pada kisaran 50% tingkat inflasinya.
"Di Indonesia, perekonomian kita masih cukup resilient, di mana inflasi kita masih terkendali sesuai yang kita asumsikan dalam asumsi makro kita di kisaran 2% sampai 4%,” papar Johnny.
Baca Juga: Wiranto Tegaskan Wacana 3 Periode Tak Mungkin Terjadi di Hadapan BEM Nusantara
Johnny menegaskan kembali jajaran Kabinet Indonesia Maju tengah menyiapkan langkah-langkah untuk menjalankan dua arahan Presiden untuk melindungi rakyat Indonesia dari dampak kondisi global, terutama berkaitan dengan perekonomian dan pemulihan pasca pandemi.
Lebih lanjut Johnny menyatakan, Pemerintah juga mempunyai agenda-agenda nasional, salah satunya Presidensi G20 Indonesia. Bahkan menurutnya, agenda tersebut membutuhkan perhatian bersama agar bisa berlangsung dengan sukses.
Menurutnya, Presidensi atau keketuaan G20 bukan masalah yang gampang, di situasi global yang juga sulit ini.
"Kita sama-sama tahu bagaimana tarik ulur kekuatan dunia yang mempengaruhi persiapan kita dan penyelenggaraan G20. Nah, ini semua membutuhkan soliditas nasional agar energi nasional kita terfokus, terpusat, menjadi kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah dampak-dampak global tadi dan kita bisa fokus dan berhasil sebagai Presidensi G20,” ungkap Johnny.
Sebagai informasi, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana akan melakukan demonstrasi pada 11 April di depan Istana Negara. Rencananya BEM SI akan menyampaikan 6 tuntutan dalam aksi tersebut.
Pertama, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk bersikap tegas atau menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
Baca Juga: Isu Perpanjangan Masa Jabatan, Moeldoko: Cukup, Jangan Berpolemik
Kedua, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.
Ketiga, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
Keempat, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
Kelima, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.
Keenam, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
