Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mematangkan skenario normal baru (new normal) dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19). Kebijakan ini pun memantik reaksi sejumlah kalangan, termasuk dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyatakan, skenario new normal yang ingin diterapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan bisnis maupun layanan publik, masih terlalu dini.
Alasannya, pemerintah dinilai belum mampu untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, yang mana kurva positif virus ini pun belum melandai, bahkan masih menunjukkan tren kenaikan.
Baca Juga: Ini tiga aspek agar daerah bisa lakukan kegiatan sosial ekonomi di tengah pandemi
Padahal, WHO menganjurkan prasyarat bahwa new normal hanya boleh dilakukan ketika suatu negara sudah berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19. Dengan angka positif covid-19 yang masih menanjak, pemerintah dinilai terlalu gegabah dan seakan sedang berjudi (gambling) jika ingin memaksakan penerapan new normal dalam waktu dekat ini.
"Menurut saya terlalu dini, terlalu gegabah. Ini gambling. Dengan kondisi sekarang maka belum bisa dikatakan pemerintah sudah berhasil mengendalikan wabah. Dengan indikator itu, maka sebenarnya belum memenuhi syarat memberlakukan new normal," ungkap Tulus kepada Kontan.co.id, Selasa (26/5).
Menurut dia, kebijakan new normal ini menjadi bukti bahwa pemerintah masih mengedepankan kepentingan ekonomi dalam penanganan Covid-19. Padahal, Tulus menegaskan bahwa pertimbangan dari sisi kesehatan harus menjadi yang utama.
Tulus bilang, kondisi tersebut memang sangat dilematis. Namun, pemerintah harus terlebih dulu fokus dan memprioritaskan pengendalian penyebaran Covid-19 dan menurunkan angka korban.
"Pemerintah terlalu mengedepankan sisi ekonomi. Padahal ini risikonya tinggi. Karena kalau corona belum bisa dikendalikan, ekonomi tidak akan normal. Kesehatan harus menjadi panglima, yang dipentingkan. Itu hal mendasar, baru memikirkan yang lain," tegas Tulus.
Adapun, pemerintah telah menyiapkan skenario maupun protokol untuk menerapkan new normal. Antara lain melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
Baca Juga: YLKI: Rencana pembukaan kembali mal pada 5 Juni terlalu gegabah
Juga ada Surat Edaran Nomor HK.02.02/Menkes/335 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan (area publik) dalam rangka keberlangsungan usaha.
Menurut Tulus, protokol yang disiapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut belum memadai. Bahkan, ia juga menilai bahwa selama ini Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tidak tegas dan terlalu bersikap kompromistis, termasuk dalam kebijakan new normal ini.
"(Protokol dari Kemenkes) jelas belum memadai. Menkes pun dalam posisi yang terlalu kompromistis. Tidak tegas dalam pertimbangan-pertimbangan itu," sebutnya.
Lebih lanjut, Tulus juga menyoroti implementasi dan efektivitas kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menurutnya, PSBB merupakan instrumen kebijakan yang bersifat ringan dan tidak cukup berhasil untuk meredam penyebaran Covid-19.
Hal itu terjadi lantaran ketidaktegasan pemerintah yang ditambah kesadaran masyarakat yang rendah.
Sehingga, ia pun mempertanyakan jika ada pelonggaran kebijakan PSBB saat pengendalian covid-19 masih belum berhasil. "PSBB itu instrumen kebijakan paling ringan, efektivitasnya tidak cukup berhasil," sebutnya.
Baca Juga: Kemenhub kembali tegaskan arus balik ke Jakarta tetap dilarang
Tulus pun mengkritisi soal akan dibukanya 60 pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta, yang dikabarkan akan kembali beroperasi pada 5 Juni nanti. Menurutnya, hal itu juga menjadi tindakan yang gegabah. Ia pun mengingatkan bahwa Indonesia belum selesai dengan gelombang pertama Covid-19, dan parahnya, sudah dihadapkan dengan gelombang kedua.
"Asumsinya harus dengan keberhasilan. Kalau tidak fokus maka tidak akan pernah selesai, kami akan terombang-ambing dalam ketidakpastian. Lebih berbahaya kalau kita kembali seperti awal Maret dan gelombang kedua lebih dahsyat. Itu akan lebih runyam kondisinya," pungkas Tulus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
