kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.635.000   20.000   0,76%
  • USD/IDR 18.088   -22,00   -0,12%
  • IDX 6.049   9,63   0,16%
  • KOMPAS100 791   2,27   0,29%
  • LQ45 601   1,95   0,33%
  • ISSI 210   -0,22   -0,10%
  • IDX30 339   0,65   0,19%
  • IDXHIDIV20 423   1,32   0,31%
  • IDX80 90   0,20   0,22%
  • IDXV30 115   -0,18   -0,16%
  • IDXQ30 109   0,28   0,26%

Ini tiga aspek agar daerah bisa lakukan kegiatan sosial ekonomi di tengah pandemi


Selasa, 26 Mei 2020 / 14:21 WIB
Ini tiga aspek agar daerah bisa lakukan kegiatan sosial ekonomi di tengah pandemi
ILUSTRASI. Warga berbelanja di Pasar Jatinegara di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, Jumat (22/5/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk melanjutkan PSBB tahap ketiga di DKI Jakarta yang dimulai 22 Mei hingga 4


Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Agar suatu negara dapat kembali menjalankan kegiatan sosial ekonomi di tengah pandemi virus korona (Covid-19) maka harus menetapkan indikator kesehatan masyarakat.

Rekomendasi WHO sendiri terdapat tiga indikator yang harus dipenuhi dari setiap daerah untuk tentukan bisa tidaknya memulai kegiatan sosial ekonomi di tengah pandemi.

Baca Juga: Sudah ada 6.347 warga ajukan SIKM Jakarta, mayoritas ditolak Pemprov DKI

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menuturkan tiga aspek indikator kesehatan masyarakat tersebut ialah, gambaran epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan layanan kesehatan.

Indikator epidemiologi dilihat dari penurunan jumlah kasus selama dua minggu sejak puncak terakhir untuk penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 50%.

Lebih lanjut dijelaskan Wiku, penurunan 50% atau lebih besar dari 50% selama dua minggu juga berlaku untuk kasus ODP dan PDP. Sedangkan untuk jumlah yang meninggal karena terkonfirmasi Covid-19 juga harus terus menurun, namun tanpa ada target angka.

"Yang bagus apabila selama dua minggu sejak puncak terakhir itu 50% penurunannya. Misal kalau tidak menurun 50% selama 2 minggu belum bisa dianggap baik, nah diharapkan masyarakat dan pemerintah betul-betul menurunkan kasusnya dengan protokol kesehatan, kalau dilakukan secara kolektif pasti menurun," jelas Wiku saat teleconference di BNPB pada Selasa (26/5).

Baca Juga: YLKI: Rencana pembukaan kembali mal pada 5 Juni terlalu gegabah

Selanjutnya ialah, aspek surveilans kesehatan masyarakat. Wiku menerangkan, tingkat pemeriksaan kepada masyarakat disuatu daerah harus terus mengningkat dengan hasil positif yang kecil.




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Strategi Implementasi PP 20 tahun 2026 (PPh Final UMKM) dan Mitigasi Risiko SP2DK

[X]
×