Reporter: Agus Triyono | Editor: Edy Can
JAKARTA. Komisi VII DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit kinerja PT Pertamina. Permintaan audit dilayangkan setelah kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi jebol untuk kedua kalinya dalam tahun ini.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon menduga ada penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi ini. "Banyak kami temukan aparatur- aparatur negara seperti polisi juga ikut dalam kongkalikong, makanya kami ingin ini benar- benar diaudit," kata Effendi, Senin (3/11).
Asal tahu saja, BPH Migas memperkirakan, penambahn kuota BBM bersubsidi tidak akan sampai hingga akhir tahun ini. Sebelumnya, pemerintah dan DPR telah sepakat menambah kuota BBM bersubsidi sebesar 4,04 juta kiloliter pada tahun ini.
Perkiraan tersebut berdasarkan pada tren konsumsi BBM bersubsidi dari Januari- September yang mencapai 32,906 juta kiloliter atau mencapai 75% dari kuota yang telah ditetapkan, juga didasarkan pada pola konsumsi BBM subsidi pada Oktober, November dan Desember ini.
Menurut perkiraan BPH Migas, konsumsi BBM subsidi untuk Oktober, November dan Desember akan mencapai masing- masing; 3,882 juta kiloliter, 3,931 kiloliter dan 4,221 juta kiloliter. Dengan kata lain, sampai akhir tahun nanti diperkirakan konsumsi BBM subsidi akan mencapai 45,373 juta kiloliter.
Atas perkiraan itulah, pemerintah melalui Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian beberapa waktu lalu memutuskan untuk meminta tambahan kuota BBM sebesar 1,27 juta kiloliter. Permintaan tambahan akan dibahas di Komisi VII DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
