Harga Pertamax Naik, Anggaran Negara Hemat Rp 11,4 Triliun Tapi Ada Risiko Migrasi

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green dinilai memberikan dampak positif bagi kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Langkah strategis ini dinilai mampu memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus berlanjut.

Pakar Energi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti menilai penyesuaian harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter merupakan langkah yang tepat.

Berdasarkan hasil simulasi yang dibangun dari model permintaan 1,36 juta rumah tangga Indonesia menggunakan data Susenas 2019–2024, kebijakan ini terbukti efektif menghemat devisa negara.

"Menunjukkan bahwa kenaikan ini menghemat anggaran negara sekitar Rp 11,4 triliun per tahun dan menghemat devisa US$ 0,6 miliar di tengah tekanan terhadap rupiah," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (10/6/2026).

Dalam hitungannya, bila tak terjadi kenaikan harga pertamax maka pemerintah bakal menanggung beban fiskal Rp 27,7 triliun per tahun.

Meski demikian, Yayan mengingatkan adanya potensi perpindahan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi yang dapat memicu pembengkakan beban keuangan negara.

Dari hitungannya, kebocoran subsidi akibat migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite ditaksir bisa mencapai Rp 8,2 triliun hingga Rp 9,4 triliun per tahun.

Menurutnya, jika pengawasan di lapangan longgar, volume penyaluran Pertalite diproyeksikan akan melampaui batas kuota tahunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

"Risikonya adalah migrasi kira-kira satu dari lima pembeli Pertamax, bahkan satu dari empat jika aturan pembelian tidak ditegakkan, akan pindah ke Pertalite bersubsidi. Akibatnya, konsumsi Pertalite melampaui kuota 29,26 juta kiloliter sekitar 5%, dan sekitar 40% penghematan kotor menguap kembali," katanya.

Secara riil, Yayan menuturkan, dampak pengeluaran langsung terhadap kelompok masyarakat kelas menengah terbilang minim karena porsi konsumsi mereka didominasi oleh produk subsidi.

Namun, lanjut dia, ancaman kelangkaan stok akibat jebolnya kuota justru menjadi risiko terbesar yang harus diantisipasi bagi sektor produktif.

"Rumah tangga kelas menengah (desil 4–5) hanya kehilangan Rp 3.400–5.700 per bulan secara langsung sekitar 0,1% dari pengeluaran mereka, karena sebagian besar BBM mereka memang sudah Pertalite. Risiko nyata bagi mereka justru antrean dan kelangkaan jika kuota jebol, kelompok ini menikmati subsidi Pertalite Rp 41.000–46.000 per bulan, dan pengemudi ojek online, petani, serta nelayan adalah yang pertama terpukul jika pembatasan diberlakukan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News