Bansos Barang Akan Dihapus, Sistem QR Terintegrasi Dinilai Bisa Cegah Kebocoran

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah menghapuskan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk barang dan menyalurkannya secara tunai dinilai tidak efektif dan rawan kebocoran.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengusulkan agar pemerintah menggunakan sistem Quick Response (QR) atau kartu digital yang terintegrasi dengan data penduduk. Menurut Nailul, langkah ini dapat meminimalisir kebocoran dalam transfer langsung tunai kepada penerima manfaat.

Nailul menilai sistem ini bisa dijadikan pengawas berbasis teknologi untuk meminimalisir kebocoran dalam transfer langsung tunai yang akan diberikan kepada penerima manfaat. 

Baca Juga: BPJPH Klaim Kontribusi Ekonomi Halal Capai Rp 4.900 Triliun

"Bisa menggunakan QR atau kartu namun seharusnya terintegrasi dengan data penduduk. Itu menurut saya kunci agar tidak terjadi kebocoran baru," kata Nailul pada Kontan, Rabu (8/6/2026). 

Nailul menyetujui bahwa bansos yang disalurkan langsung tunai lebih efektif untuk meminimalisir adanya keuntungan sepihak (rente) yang muncul ketika bansos diberikan dalam bentuk barang. 

Nailul juga menilai subsidi dalam bentuk barang rawan dimanipulasi. Ketika pemerintah mensubsidi barangnya, perusahaan atau oknum nakal bisa melakukan tindakan berburu rente. 

"Rente dalam kasus barang bantuan sosial ini sudah lama terjadi dan modusnya bermacam-macam. Mulai dari tas pemberian barang, hingga barangnya sendiri yang terkena praktik rente," tegas Nailul. 

Namun demikian, Nailul menegaskan bahwa pemberian bantuan secara tunai tidak menghilangkan resiko penggelapan anggaran. 

Untuk itu, pengawasan pemanfaatan bantuan akan menjadi pekerjaan rumah. "Selama ini, pengawasannya selalu lemah karena minimnya infrastruktur pengawasan. Saya rasa sebenarnya harus ada peran dari teknologi yang menjadi pengawas penggunaan dana tunai," terang Nailul. 

Baca Juga: Kementerian Haji dan Umrah Usulkan Tambahan Anggaran Rp 1,83 Triliun untuk Tahun 2027

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin atau tidak mampu akan disalurkan sepenuhnya dalam bentuk uang dengan skema direct cash transfer. Kedepan pemerintah tidak ada lagi membagikan bansos dalam bentuk barang. 

Menurut Luhut, nantinya setiap penerima manfaat bansos dapat menerima direct cash transfer hingga mencapai Rp 5,4 juta per orang. Para penerima ini nantinya akan disaring dan dikelompokkan dengan menggunakan sistem berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). 

"Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang menerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp 5,4 juta per orang. Ini nanti akan dikelompokkan dengan AI," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa malam (9/6/2026). 

Adapun, pilot project dari model penyaluran bansos dengan data yang diseleksi berbasis AI dan digital ini telah diterapkan di Banyuwangi, Jawa Timur. Pilot project berjalan sukses dan kini tengah diperkenalkan di 42 kabupaten dan kota.

"Kami belajar dari model ini nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional seluruh 514 kabupaten dan kota," kata Luhut. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News