Soal Protes Investor MBG yang Rugi Milyaran KSP: Akan Di Tata Ulang

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman menanggapi protes dari para investor Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengaku rugi ratusan milyar karena tak ada kejelasan pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN). 

Dudung menegaskan saat ini BGN akan melakukan penataan ulang merespon protes dari para investor. 

Menurut Dudung, kasus ini banyak terjadi terutama di wilayah 3 T karena investor hanya mengacu pada Surat Keterangan (SK) sendiri dari Ex Kepala BGN Dadan Hindaya untuk bisa meminjam uang bank untuk pembangunan dapur. 

"Mereka akhirnya karena mendapatkan SK dari pejabat lama, SK itu dijadikan modal untuk pinjem uang bank dan bangun dapur karena titik sudah ditentukan," Dudung dalam Konferensi Pers di Kantor KSP, Rabu (10/6/2026). 

Baca Juga: Harga Pertamax Naik 32%, Celios: Daya Beli Kelas Menengah Bakal Kian Terpukul

Dudung menilai para investor ini berkeyakinan bahwa SK tersebut cukup dijadikan jaminan bahwa dapur SPPG yang akan dibangun itu dapat beroperasi melayani MBG. 

"Nah sekarang dengan adanya masalah ini, maka Bu Nanik mengatakan akan ditata ulang. Makanya mudah-mudahan akan ada realisasi," jelas Dudung. 

Walau begitu, Dudung tidak memberi jaminan bahwa uang kerugian yang ditanggung investor tersebut akan mendapatkan ganti dari pemerintah. 

Yang terang, saat ini BGN masih akan melakukan penataan ulang agar pelaksanaan MBG tetap berjalan lebih efisien. 

"Belum tentu (diganti), karena akan ditata ulang. Tapi tentu akan ada langkah konkret dari BGN," ungkap Dudung. 

Sebelumnya, Salah seorang pengusaha bernama Mujazin mengaku telah melakukan investasi atau penalangan pada proyek dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) perintis, tetapi berujung tanpa kejelasan.

Investor asal Sukabumi itu mengaku bahwa dalam perjalanannya, tak ada penyerahan dapur MBG pada pihak yang melakukan penalangan untuk dapur perintis tersebut.

Dalam konferensi pers yang dilakukan Yayasan Kharisma Cendekia Indonesia (KCI) dengan tim kuasa hukumnya di Sukabumi pada Minggu (7/6/2026), mereka memaparkan dengan mengungkap klaim bukti Nota Kesepahaman Nomor 02/MoU.02/IX/2025 tertanggal 2 September 2025.

Kuasa Hukum Investor, Ahmad Yazdi, menerangkan dalam MoU tersebut terdapat 97 titik dapur perintis yang diatur untuk pengalihan hak kepada investor dengan syarat penyetoran sejumlah uang. 

"Jadi, total uang sebagaimana tertulis, sebagai kontrak Rp 218 miliar 250 juta. Kemudian, dibayarkan secara tahap satu itu Rp 62 miliar 250 juta rupiah. Dibayarkan dalam bentuk cash, transfer, dan lain sebagainya. Itu dibayarkan ke Badan Gizi Nasional," kata Ahmad Yazdi dikutip dari Kompas.com, Minggu (7/6/2026). 

Lanjut Ahmad Yazdi, sisa komitmen dari yayasan untuk mengambil alih dapur perintis tersebut dilakukan dengan cek sebesar Rp 99 miliar dan Rp 66 miliar. Namun, akses pengambilan dapur tersebut tak kunjung ada. 

"Faktanya zonk, para pemimpin BGN saling lempar, ada yang bilang ini bodong. Kami berharap sekali Bapak Presiden jangan abai. Di momentum bersih-bersih hari ini, tolong diselesaikan dapur pertamanya," tutur Ahmad Yazdi.

Baca Juga: Praktik Pecah Usaha UMKM Berpotensi Gerus Penerimaan Negara Rp 24 Triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News