kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Serahkan DIPA 2020, Presiden Jokowi ingatkan harus efektif dan akuntabel


Kamis, 14 November 2019 / 16:05 WIB
Serahkan DIPA 2020, Presiden Jokowi ingatkan harus efektif dan akuntabel
ILUSTRASI. Jokowi serahkan DIPA di Istana


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Kyai Ma’ruf Amin, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penyerahan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11).

Jokowi menyerahkan langsung secara simbolis DIPA kepada 12 Kementerian/Lembaga yang memiliki nilai prioritas belanja pemerintah yang tinggi dan memiliki peran yang strategis.

Baca Juga: Genjot pertumbuhan ekonomi, pemerintah terapkan survei inklusi keuangan

Selain itu, Presiden juga menyerahkan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada 34 Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa untuk pendanaan pembangunan dan penyelenggaran Pemerintahan tahun 2020, belanja negara direncanakan mencapai Rp 2.540,4 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 909,6 triliun akan dialokasikan kepada 87 Kementerian/Lembaga dan anggaran sebesar Rp 856,9 triliun akan dialokasikan untuk TKDD.

Jokowi berharap alokasi tersebut dapat digunakan dengan efektif dan akuntabel untuk peningkatan pembangunan serta pemerataan pembangunan di seluruh pelosok nusantara. 

“Saya ingin melihat ada perubahan cara bergerak kita, mindset kita, pola-pola lama yang harus kita tinggalkan," ujar Jokowi, Kamis (14/11).

Baca Juga: Ahok bukan pengurus parpol, haruskah mundur dari partai saat jadi bos BUMN?

Ia meminta agar dimulai secepat-cepatnya belanja terutama belanja modal dari Dipa-Dipa yang sudah diserahkan. Pasalnya, ketidakpastian ekonomi global perlambatan pertumbuhan ekonomi global ini menghantui hampir semua negara, sehingga pemerintah berharap agar fiskal, belanja APBN tersebut bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. 

"Oleh sebab itu segera ini dilakukan lelang, pelaksanaan Januari sudah dilaksanakan, jangan nunggu-nunggu, ini perintah," tandasnya.



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×