kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.894.000   -2.000   -0,11%
  • USD/IDR 16.208   6,00   0,04%
  • IDX 7.898   -32,88   -0,41%
  • KOMPAS100 1.110   -7,94   -0,71%
  • LQ45 821   -5,85   -0,71%
  • ISSI 266   -0,63   -0,24%
  • IDX30 424   -3,04   -0,71%
  • IDXHIDIV20 487   -3,38   -0,69%
  • IDX80 123   -1,10   -0,89%
  • IDXV30 126   -1,56   -1,22%
  • IDXQ30 137   -1,32   -0,96%

Sri Mulyani Jelaskan Alasan Penyusutan Anggaran Transfer ke Daerah pada RAPBN 2026


Senin, 18 Agustus 2025 / 13:02 WIB
Sri Mulyani Jelaskan Alasan Penyusutan Anggaran Transfer ke Daerah pada RAPBN 2026
ILUSTRASI. Menteri Keuangan menjelaskan penyusutan anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKD) pada RAPBN 2026 menjadi Rp 651 triliun.


Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan penyusutan anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKD) pada RAPBN 2026 menjadi Rp 651 triliun lantaran meningkatnya alokasi angaran belanja pemerintah pusat kementerian/lembaga (K/L) yang langsung menyasar daerah.

“Untuk TKD, saya rasa kompensasi dari kementerian/lembaga yang belanjanya di masing-masing daerah harus makin berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga baik pemerintahan maupun rakyat memahami apa-apa program, karena tadi jumlah dari belanja kementerian/lembaga yang langsung kepada masyarakat Rp1.376,9 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konfrensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 Jumat (15/8/2025).

Ia menekankan, meski anggaran transfer daerah turun, kenaikan belanja pemerintah pusat di daerah jauh lebih besar. 

Baca Juga: Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) 2026 Turun, Ada Potensi Kenaikan Pajak Daerah

“Jadi kalau transfer ke daerah mungkin mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah itu naiknya jauh-jauh lebih besar. Dan itu yang makanya diharapkan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, para menteri harus rajin untuk menyampaikan kepada masing-masing daerah,” jelasnya.

Menurut Sri Mulyani, koordinasi antara K/L dengan pemerintah daerah akan semakin diperkuat. Ia menyebut Kemenkeu bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan terus bersinergi untuk memastikan layanan publik tetap berjalan optimal.

“Untuk beberapa daerah yang mungkin mengalami di bawah kemampuannya seperti yang dipetakan oleh Bapak Mendagri, kami dengan Bapak Mendagri terus berdiskusi untuk bagaimana mengatasi sehingga tidak ada daerah yang mungkin mengalami tadi pelayanan minimalnya terganggu atau terdisrupsi. Kita akan terus melihat dari fiscal space yang ada,” katanya.

Selanjutnya: Rayakan HUT KG Media ke-62, Business Insight Tebar Diskon Hingga 62%

Menarik Dibaca: 6 Cara Mengatasi WC Mampet yang Efektif, Yuk Coba

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mengelola Tim Penjualan Multigenerasi (Boomers to Gen Z) Procurement Strategies for Competitive Advantage (PSCA)

[X]
×