Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
Menkeu juga menerangkan untuk mendanai program-program pembangunan di tahun 2020, Pemerintah tetap menjaga kemandirian pendanaan APBB dengan memperkenalkan beberapa insentif-insentif perpajakan di dalam rangka mendukung sektor riil dan perbaikan produktivitas serta daya saing.
“Insentif perpajakan tersebut seperti pengurangan pajak (super deduction) untuk pelatihan vokasi serta Research & Development, pemberian investment allowance untuk proyek padat karya, tax holiday, serta subsidi pajak. Kita berharap ini bisa mendukung program-program sektor perekonomian dan meningkatkan investasi”, terang Menkeu.
Baca Juga: Ahok akan jadi salah satu bos BUMN, Partai Demokrat turut berkomentar
Dalam kesempatan penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2020 tersebut, Presiden menekankan agar K/L dan juga Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas belanja, spending better bukan spending more.
Presiden juga meminta agar Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah dapat memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan, dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim.
“Kita ingin menyelesaikan Mandalika, Labuan Bajo, Menteri PU mengerjakan jalan, runway oleh Menteri Perhubungan, Pemerintah Daerah konsentrasi di pembebasan lahan, baik Kabupaten, Kota maupun Provinsi , semua menuju ke satu titik sehingga pekerjaan tersebut akan betul-betul rampung dan selesai serta menghasilkan trigger ekonomi di daerah. Ini yang nanti kita selesaikan, sehingga betul-betul infrastruktur itu ada manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat,” papar Jokowi.
Baca Juga: Gubernur NTT sebut wisatawan miskin tidak boleh berkunjung ke sana
Dengan diserahkan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2020, Pemerintah berharap menteri dan pimpinan lembaga, serta para gubernur dapat berkoordinasi dengan seluruh jajarannya untuk dapat menindaklanjuti arahan Presiden untuk melaksanakan APBN/APBD tahun 2020 secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Hal itu dalam rangka memberikan kerja nyata untuk rakyat dalam melaksanakan program-program pembangunan di pusat dan daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
