Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja negara sampai dengan Mei 2020 mencapai Rp 843,9 triliun. Ini setara dengan 32,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang ada di dalam Perpres 54/2020 sebesar Rp 2.613,8 triliun.
Jika dilihat, maka realisasi belanja ini mengalami kontraksi 1,4% apabila dibandingkan dengan periode sama di tahun lalu yang sebesar Rp 855,9 triliun.
Secara lebih rinci, realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan Mei 2020 tercatat sebesar Rp 537,3 triliun atau setara 29,0% dari pagu APBN 2020 yang ada di dalam Perpres 54/2020 sebesar Rp 1.851,1 triliun. Belanja ini masih tumbuh 1,2% apabila dibandingkan dengan realisasi di tahun lalu yang senilai Rp 530,8 triliun.
Baca Juga: Anggaran perlindungan sosial dalam program PEN sudah terealisasi 28,63%
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada kondisi ekonomi yang tertekan pihaknya berharap belanja pemerintah yang sudah dilakukan refocusing dan realokasi, bisa menjadi sarana untuk sedikit mengurangi tekanan.
"Namun kita lihat belanja negara juga mengalami tantangan yang tidak mudah. Jika kita lihat komposisi belanja secara keseluruhan, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) memang mengalami kontraksi 6,2%," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers daring, Selasa (16/6).
Seperti diketahui, komponen belanja pemerintah pusat ini terdiri atas belanja K/L dan belanja non-K/L. Apabila diperinci, realisasi belanja K/L sampai dengan bulan Mei 2020 mencapai Rp 270,4 triliun atau setara 32,3% dari pagu APBN 2020 di Perpres 54/2020 yang sebesar Rp 836,5 triliun. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu yang senilai Rp 288,2 triliun, realisasi ini turun 6,2%.
Menurut Sri Mulyani, kontraksi ini sejalan dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang dijalankan oleh pemerintah sejak bulan April 2020 lalu.
Lebih lanjut dijelaskan, belanja pegawai pada periode ini mengalami kontraksi 4,2% dari realisasi di tahun lalu yang sebesar Rp 99,6 triliun. Untuk realisasinya sendiri tercatat sebesar Rp 95,4 triliun atau 36,7% dari pagu APBN 2020 di Perpres 54/2020 senilai Rp 260,1 triliun.
Kontraksi ini dinilai baik, karena memang pemerintah mencoba untuk terus menjaga berbagai belanja yang tidak prioritas agar tidak melonjak tinggi.
Selanjutnya, realisasi belanja barang sebesar Rp 69,2 triliun atau terkontraksi 30,3% dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 99,2 triliun.
"Kita melihat belanja barang mengalami kontraksi sangat dalam, karena perjalanan dinas, pertemuan dan yang lain-lain itu merosot dan tidak ada. Semuanya sudah melalui video conference, itu bagus berarti terjadi efisiensi," papar Sri Mulyani.
Jika mengacu pada alokasi APBN 2020 yang sebesar Rp 284,5 triliun, maka realisasi belanja barang ini sudah memenuhi 24,3% dari pagu tersebut.
Kemudian, belanja modal pada periode ini tercatat sebesar Rp 26,9 triliun atau 16,1% dari pagu APBN 2020 di Perpres 54/2020 yang senilai Rp 166,9 triliun. Belanja modal ini terkontraksi 7,3% dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 29,1 triliun, dikarenakan permintaan pemerintah untuk mengubah skema proyek dari single year menjadi multiyears.
Baca Juga: Pemerintah telah menerbitkan SBN sebesar Rp 369 triliun hingga akhir Mei 2020
Adapun satu-satunya belanja K/L yang mencatatkan pertumbuhan tinggi adalah belanja bantuan sosial (bansos) dengan pertumbuhan mencapai 30,7% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang hanya mencapai Rp 60,3 triliun.
Secara nominal, realisasinya mencapai Rp 78,9 triliun atau setara dengan 63,1% dari pagu APBN 2020 di Perpres 54/2020 senilai Rp 125,1 triliun.
"Ini menggambarkan upaya kita untuk memberikan bantalan sosial akibat berbagai kontraksi ekonomi. Jadi kalau dari sisi komposisi belanja, memang ini adalah komposisi yang diinginkan, yaitu belanja untuk yang non esensial di luar bansos dikendalikan dan sebagian besar belanja itu fokusnya adalah membantu masyarakat dalam bentuk bansos," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia kontraksi 3,1% di kuartal II-2020
Sampai dengan Mei 2020, pemerintah telah membelanjakan pos belanja non-K/L sebesar Rp 267 triliun atau 26,3% dari pagu APBN 2020 di Perpres 54/2020 senilai Rp 1.014,6 triliun. Belanja non K/L pada periode ini juga tercatat tumbuh sebesar 10,1% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp 242,6 triliun.
Belanja non-K/L ini ditunjang oleh pembayaran bunga utang yang mencapai Rp 145,7 triliun atau 43,5% dari alokasi sebesar Rp 335,2 triliun. Realisasi ini meningkat 14,7% dari tahun 2019 yang sebesar Rp 127,1 triliun.
Lalu, realisasi belanja subsidi adalah sebesar Rp 48,9 triliun atau 31,1% dari pagu sebesar Rp 157,3 triliun. Jumlah ini mengalami kontraksi sebesar 3,4% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yaitu sebesar Rp 50,6 triliun.
"Tentu saja dengan defisit yang meningkat, maka pembayaran bunga utang kita juga meningkat 14,7%. Sementara untuk subsidi mengalami penurunan karena masalah nominal dari harga minyaknya," tandas Sri Mulyani.
Baca Juga: Sri Mulyani: Saya berdoa tidak terjadi second wave corona
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
