Badan Gizi: Jumlah Dapur MBG Sudah 6.096 Unit, Jawa Barat Terbanyak

Minggu, 24 Agustus 2025 / 15:21 WIB

ILUSTRASI. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) alias dapur program makan bergizi gratis (MBG) telah mencapai lebih dari 6.000 unit.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) alias dapur program makan bergizi gratis (MBG) telah mencapai lebih dari 6.000 unit.

Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo mengatakan, hingga 24 Agustus 2025 ini jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 20.025.956 orang atau masih sekitar 20% dari target jumlah penerima sebesar 82,9 juta orang. Selain itu, di targetkan hingga akhir tahun 2025 jumlah dapur bisa mencapai 30.000 unit.

“Rencana jumlah dapur kita kejar sampai 30.000 unit, yang aktif saat ini ada 6.096 dan yang dalam proses validasi ada 19.000 kita harapkan ini segera terproses sehingga target tercapai,” ujarnya dalam acara Pelepasan Tim Ekspedisi Pratriot di Jakarta Selatan, Minggu (24/8/2025).

Dalam pemaparannya, BGN mencatat beberapa wilayah yang paling banyak keberadaan SPPG aktif untuk program MBG. Di antaranya Jawa Barat sebanyak 1.479 unit untuk melayani 5.286.816 penerima manfaat.

Berikutnya, Jawa Tengah sebanyak 860 dapur untuk melayani 2.815.856 penerima manfaat, Jawa Timur sebanyak 585 dapur untuk melayani 1.910.482 penerima manfaat, Lampung sebanyak 327 dapur dan melayani 1.010.669 penerima manfaat.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menjelaskan, alasan di balik naiknya alokasi anggaran program MBG dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang dipatok sebesar Rp 335 triliun.

Menurut Dadan, anggaran jumbo tersebut diperlukan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, dengan kebutuhan harian sekitar Rp 1,2 triliun.

"Intervensinya saja itu butuh Rp 1,2 triliun per hari. Jika dikalikan 25 hari, mencapai Rp 25 triliun per bulan karena jumlah penerimanya memang besar,” ujarnya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jumat (15/8/2025).

Dadan menyebut, jumlah penerima manfaat bisa saja bertambah dalam periode lima tahun ke depan, misalnya mencakup ibu hamil dan balita.

Namun, ia menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak akan terlalu signifikan. Meski terjadi lonjakan anggaran, alokasi per porsi MBG tetap dipatok Rp 10.000 per penerima manfaat.

Lebih lanjut, Dadan menuturkan anggaran tahun depan tidak lagi dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dapur MBG. Pasalnya, kebutuhan infrastruktur sudah dituntaskan pada tahun ini oleh para mitra.

“Infrastruktur sudah diselesaikan tahun ini, 90% melalui mitra. Tahun depan tidak ada lagi pembangunan infrastruktur,” imbuhnya.