Soal Rencana Pemotongan Transfer ke Daerah, Anggota Komisi II DPR Ingatkan Bahayanya

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengingatkan potensi dampak serius jika rencana pemotongan transfer pusat ke daerah benar-benar direalisasikan.

Hal ini ia sampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI terkait pengelolaan dan pengawasan Dana Transfer Pusat ke Daerah ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (22/8/2025).

Menurut Deddy, rencana pemotongan transfer ke daerah hampir Rp270 triliun berpotensi memangkas rata-rata sekitar 25 persen dana yang diterima setiap daerah.

“Angka 25 persen itu cukup besar bagi daerah-daerah yang APBD-nya kecil dan sangat bergantung pada dana transfer pusat. Kalau ini terjadi, pemerintah daerah akan kehilangan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik dan melakukan stimulan terhadap kegiatan ekonomi,” ujarnya dikutip dari laman DPR RI.

Baca Juga: Anggaran Transfer ke Daerah 2026 Susut, Wamenkeu Tepis Isu Resentralisasi Fiskal

Ia menilai pemotongan tersebut bukan hanya akan menimbulkan masalah teknis, tetapi juga berimplikasi pada situasi politik dan sosial di daerah. “Kalau 25 persen itu benar-benar dipotong, kemungkinan tidak akan ada lagi pekerjaan fisik, tidak ada belanja modal, dan belanja pembangunan lainnya. Dampaknya sangat terasa bagi ekonomi daerah dan masyarakat,” kata Deddy.

Deddy juga mempertanyakan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut untuk melakukan langkah mitigasi. “Yang kami khawatirkan, kalau tidak ada antisipasi, situasi ekonomi daerah bisa terhimpit semakin dalam,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Komisi II DPR RI menegaskan akan terus mengawasi kebijakan transfer pusat ke daerah agar pemotongan anggaran tidak menimbulkan efek domino terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya: Soal Usul Gerbong Khusus Perokok, Gibran Bilang Begini

Menarik Dibaca: Daftar Menu untuk Diet Tanpa Nasi agar Berat Badan Turun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Kronologi Dua Anggota Komisi XI DPR Jadi Tersangka Korupsi Dana CSR BI dan OJK

Nasional

KPK Akan Dalami Dugaan Banyak Anggota Komisi XI DPR RI Dapat Dana CSR BI-OJK

Nasional

Anggota Komisi XI DPR Kritik Sistem Penempatan Pegawai OJK

Nasional

Apresiasi Kinerja Pemerintah, Ketua Komisi II DPR: Sesuai Kebutuhan Dasar Rakyat

Nasional

Penting Kepastian Investasi,Komisi II DPR Pertanyakan Kejelasan Pemindahan ASN ke IKN

Nasional

Soal Penyelenggaraan Haji 2025, Komisi VIII DPR: Bukan Sepenuhnya Salah Pemerintah