Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Khomarul Hidayat
Adapun satu-satunya belanja K/L yang mencatatkan pertumbuhan tinggi adalah belanja bantuan sosial (bansos) dengan pertumbuhan mencapai 30,7% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang hanya mencapai Rp 60,3 triliun.
Secara nominal, realisasinya mencapai Rp 78,9 triliun atau setara dengan 63,1% dari pagu APBN 2020 di Perpres 54/2020 senilai Rp 125,1 triliun.
"Ini menggambarkan upaya kita untuk memberikan bantalan sosial akibat berbagai kontraksi ekonomi. Jadi kalau dari sisi komposisi belanja, memang ini adalah komposisi yang diinginkan, yaitu belanja untuk yang non esensial di luar bansos dikendalikan dan sebagian besar belanja itu fokusnya adalah membantu masyarakat dalam bentuk bansos," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia kontraksi 3,1% di kuartal II-2020
Sampai dengan Mei 2020, pemerintah telah membelanjakan pos belanja non-K/L sebesar Rp 267 triliun atau 26,3% dari pagu APBN 2020 di Perpres 54/2020 senilai Rp 1.014,6 triliun. Belanja non K/L pada periode ini juga tercatat tumbuh sebesar 10,1% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp 242,6 triliun.
Belanja non-K/L ini ditunjang oleh pembayaran bunga utang yang mencapai Rp 145,7 triliun atau 43,5% dari alokasi sebesar Rp 335,2 triliun. Realisasi ini meningkat 14,7% dari tahun 2019 yang sebesar Rp 127,1 triliun.
Lalu, realisasi belanja subsidi adalah sebesar Rp 48,9 triliun atau 31,1% dari pagu sebesar Rp 157,3 triliun. Jumlah ini mengalami kontraksi sebesar 3,4% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yaitu sebesar Rp 50,6 triliun.
"Tentu saja dengan defisit yang meningkat, maka pembayaran bunga utang kita juga meningkat 14,7%. Sementara untuk subsidi mengalami penurunan karena masalah nominal dari harga minyaknya," tandas Sri Mulyani.
Baca Juga: Sri Mulyani: Saya berdoa tidak terjadi second wave corona
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
