Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Posisi Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak akan segera berakhir. Sejumlah nama bermunculan sebagai orang nomor satu di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pemilihan Dirjen Pajak akan melalui beberapa tahap. Singkatnya, Menteri Keuangan akan mencalonkan beberapa nama kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selanjutnya Presiden akan mengumumkan Dirjen Pajak terpilih melalui Ketua Tim Ahli Wakil Presiden.
Pengamat Perpajakan Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Boko mengatakan sebaiknya Menkeu mengajukan tiga nama untuk calon Dirjen Pajak. Sosok Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo disinyalir sebagai calon paling kuat dalam perebutan posisi pentolan pajak.
Baca Juga: Kemenkeu belum tetapkan kebijakan terkait tambahan kuota FLPP 2019
Secara struktural di Kemenkeu, Suryo memiliki posisi yang sangat menguntungkan dibandingkan dengan kompetitor lainnya. terlebih jika melihat tradisi di Kemkeu, sosok direktur jenderal biasanya muncul setelah menjabat sebagai staf ahli Menkeu.
Namun, bukan kali ini saja Suryo digadang-gadang sebagai Dirjen Pajak. Sebelumnya, Saat Ken Dwijugiasteadi lengser sebagai Dirjen Pajak, nama Suryo juga menjadi kandidat terkuat, sayangnya secara mengejutkan malah Robert Pakpahan yang terpilih.
Ronny menilai sosok dirjen pajak diupayakan harus berasal dari internal DJP, sebab mereka lebih memahami secara substansial perpajakan. Selain itu bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan penerimaan pajak setiap bulannya dengan mumpuni.
Baca Juga: Salurkan PMN Rp 2,5 triliun, pemerintah buat tiga program pembiayaan perumahan
Oleh karenanya, diperlukan sosok yang mempunyai karakter hubungan masyarakat yang baik dan paham seluk-beluk penerimaan pajak.
“Saya rasa ke depan, Dirjen Pajak harus terbuka dan sering tampil, penerimaan negara adalah hal yang fundamental jadi sosoknya harus paham substansi perpajakan,” kata Ronny kepada Kontan.co.id, Minggu (6/10).
Ronny menyebut ada dua nama terkuat di DJP yang memenuhi kriteria tersebut. Pertama, Hestu Yoga Saksama yang saat ini menjabat sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP. Kedua, Direktur Peraturan Perpajakan II DJP Yunirwansyah.
Baca Juga: Soal tambahan kuota FLPP 2019, begini respons Kemenkeu
“Hestu Yoga secara substansi akuntansi perpajakan sangat memahami, sebagai Humas juga representatif,” ungkap Ronny.
Ronny menambahkan tahun depan penerimaan pajak memiliki banyak tantangan. Apalagi target penerimaan pajak semakin tinggi. Sehingga, baik Hestu maupun Yunirwansyah dinilai lebih mengetahui strategi yang tepat mengejar penerimaan pajak dibandingkan Suryo.
“Pengalaman mereka di kantor pajak sudah lama, mereka sudah tahu tantangan internal dan eksternal. Jadi, tidak perlu penyesuaian yang lama,” kata Ronny.
Baca Juga: Pimpinan MPR jadi 10 orang, Menkeu akan sesuaikan anggaran
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
