Ribuan Dapur Makan Bergizi Belum Tersertifikasi Higiene, BGN: Hanya Soal Administrasi

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui masih ada ribuan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga kini belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal, sertifikasi ini krusial untuk menjamin keamanan pangan yang didistribusikan kepada masyarakat.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa belum rampungnya sertifikasi terhadap ribuan unit SPPG tersebut dari total lebih dari 20.000 SPPG, disebabkan oleh proses birokrasi yang memakan waktu. Menurutnya, hal ini murni persoalan prosedur di lapangan yang sedang terus dikerjakan oleh tim teknis.

"(Ini) terkait prosesnya yang membutuhkan waktu," ujar Dadan singkat saat dikonfirmasi Kontan.co.id, Kamis (15/1/2026).

Baca Juga: Airlangga Pastikan Model Bisnis SPPG Aman, Anggaran Dijamin APBN

Dadan menepis adanya kendala teknis yang berat di lapangan terkait standar sanitasi dapur. Ia menegaskan bahwa hambatan utama saat ini hanyalah urusan administratif dalam pengurusan dokumen resmi.

Kendati demikian, ia menjamin keamanan tetap menjadi prioritas selama proses berjalan.

Mengenai target penyelesaian, Dadan menekankan bahwa pihaknya bertekad agar seluruh unit SPPG tersebut bisa segera mendapatkan sertifikat SLHS dalam waktu dekat.

"Secepatnya. (Hanya) masalah administrasi yang membutuhkan waktu," pungkasnya.

Baca Juga: BGN Janji Tingkatkan Kualitas Layanan SPPG pada Tahun 2026

Untuk diketahui, berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang Percepatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG menegaskan bahwa setiap SPPG wajib memiliki SLHS sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi.

Bagi SPPG yang telah beroperasi sebelum terbitnya SE dan belum memiliki SLHS, diberikan waktu satu bulan untuk mengurus sertifikat. Sedangkan SPPG yang dibentuk setelah terbitnya SE, harus memiliki SLHS paling lambat satu bulan sejak penetapan sebagai SPPG.

Baca Juga: BGN Sebut Akan Ada 19.000 SPPG Baru pada Akhir Tahun 2025

Selanjutnya: Ramalan Zodiak Keuangan dan Karier Besok Jumat 16 Januari 2026, Harus Adaptif

Menarik Dibaca: Ramalan Zodiak Keuangan dan Karier Besok Jumat 16 Januari 2026, Harus Adaptif

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Kata Kepala BGN Soal Insentif Rp 5 Juta untuk Pembuat Konten Positif MBG​

Nasional

Menteri Abdul Mu'ti Mengaku Sudah Bicara dengan BGN Soal School Kitchen

Insight

Sertifikasi Berlapis-lapis di Dapur Makan Bergizi

Nasional

BGN Siapkan Juknis, Dapur MBG yang Tidak Penuhi Standar Bakal Disanksi

Nasional

Kepala BGN Sebut Jumlah Dapur Makan Bergizi Gratis Sudah Beroperasi 5.885

Nasional

Cegah Keracunan, Presiden Prabowo Wajibkan Dapur MBG Punya Alat Uji Makanan