Kata Kepala BGN Soal Insentif Rp 5 Juta untuk Pembuat Konten Positif MBG

Rabu, 29 Oktober 2025 / 21:59 WIB

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana angkat suara soal adanya kebijakan pemberian insentif sebesar Rp 5 juta bagi pembuat konten positif MBG.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah adanya kebijakan pemberian insentif sebesar Rp 5 juta bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang membuat konten positif tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menegaskan, BGN tidak pernah mengeluarkan kebijakan resmi terkait insentif tersebut.

“Itu bukan ranah saya, karena saya juga tidak mengeluarkan kebijakan itu (insentif Rp 5 juta),” ujar Dadan di Istana Kepresidenan, Rabu (29/10/2025).

Ia menjelaskan, kewajiban yang diberikan kepada SPPG hanyalah membuat akun media sosial sendiri dan mengisinya dengan berbagai konten, termasuk menu MBG.

Menurutnya, langkah ini bertujuan memperkuat pengawasan publik terhadap pelaksanaan program. “Itu saja. Jadi tidak ada hal lain. Cuma kita minta untuk lebih aktif saja,” katanya.

Pernyataan ini muncul setelah Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, sebelumnya menyebutkan adanya insentif pribadi sebesar Rp 5 juta bagi konten positif tentang MBG yang berhasil viral di media sosial.

Nanik menyebut langkah itu sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas pelaksana daerah.

“Sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas pelaksana daerah, (ada) insentif pribadi sebesar Rp 5 juta bagi konten daerah yang berhasil viral secara positif di media sosial,” kata Nanik dalam keterangan resmi, Selasa (28/10/2025).

Ia menjelaskan, inisiatif tersebut dimaksudkan untuk menangkal penyebaran kabar tidak benar atau hoaks yang marak terkait program MBG di media sosial.

“Kita tidak boleh kalah cepat dari hoaks. Kareg dan Korwil harus jadi sumber informasi resmi, dan cepat mengklarifikasi isu di lapangan,” ujar Nanik.

Menurut Nanik, banyaknya disinformasi tentang MBG di media sosial disebabkan lambatnya respons pelaksana daerah dalam memberikan klarifikasi. Namun, Dadan memastikan, sejauh ini BGN belum menetapkan kebijakan insentif apa pun terkait hal itu.