Lahan Komdigi 45 Hektare di Depok Disiapkan untuk Pembangunan Rusun Subsidi

Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) seluas 45 hektar di Depok, Jawa Barat, dipastikan berstatus aset negara dan direncanakan untuk dibangun rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara dengan Menteri Komdigi Meutya Hafid pada Selasa (10/3/2026).

Pertemuan itu membahas pemanfaatan lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital yang dinilai potensial untuk mendukung program perumahan rakyat.

Ara menegaskan, hasil pemeriksaan bersama menunjukkan status hukum lahan tersebut jelas merupakan milik negara dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan.

“Kami sudah melakukan pengecekan bersama tim dari Kementerian PKP dan Kementerian Komdigi. Dua Inspektur Jenderal kami turunkan untuk memastikan status hukumnya. Hasilnya, secara legal lahan ini milik negara dan bisa dilanjutkan untuk program perumahan rakyat,” ungkapnya.

Menurut Ara, koordinasi juga telah dilakukan dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta berbagai pihak terkait untuk memastikan tidak ada hambatan hukum terhadap rencana pembangunan tersebut.

Tampung Setengah Juta Warga Depok

Apabila pembangunan dilakukan dengan konsep rusun eperti proyek di Meikarta, maka lahan seluas 45 hektar tersebut berpotensi menampung sekitar 170.000 unit hunian. Jumlah itu diperkirakan dapat dihuni hingga sekitar 500.000 warga.

Proyek ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog atau kekurangan hunian di Kota Depok yang saat ini diperkirakan mencapai sekitar 170.000 rumah tangga.

“Kalau program ini berjalan, kita bisa membantu ratusan ribu warga Depok mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” kata Ara.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Meutya yang menginisiasi pemanfaatan lahan tersebut agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat luas.

“Atas nama Kementerian PKP, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Komdigi yang telah berinisiatif memanfaatkan aset negara yang sebelumnya tidak optimal agar bisa digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Meutya menjelaskan pihaknya tengah melakukan pembenahan serta inventarisasi aset negara yang dikelola kementeriannya. Dari proses tersebut ditemukan lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

“Kami melihat ada aset negara yang sifatnya idle dan sayang jika tidak dimanfaatkan. Ketika melihat lokasi ini sangat potensial, kami langsung berdiskusi dengan Menteri PKP untuk kemungkinan digunakan sebagai perumahan rakyat,” kata Meutya.

Menurut dia, pemanfaatan lahan tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

“Kalau lahan ini bisa dimanfaatkan untuk menyediakan hunian yang layak bagi hingga sekitar 500 ribu masyarakat, tentu itu jauh lebih bermanfaat bagi negara dan rakyat,” ujarnya.

Kurangi Backlog Jawa Barat

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyambut baik rencana tersebut.

Dia menyebut program itu dapat berkontribusi besar dalam mengurangi backlog perumahan di Jawa Barat yang saat ini mencapai sekitar 2,1 juta unit.

“Kalau di Depok bisa terbangun sekitar 170.000 unit hunian, ini bisa berkontribusi signifikan dalam mengurangi backlog perumahan di wilayah Depok dan sekitarnya,” kata Herman.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat pun siap mendukung penyelesaian berbagai aspek di lapangan, termasuk penanganan persoalan sosial secara baik dan humanis.

Hal serupa disampaikan Wali Kota Depok Supian Suri yang menyatakan pemerintah kota siap mendukung penuh realisasi pembangunan rusun subsidi di lahan tersebut.

“Kami atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan warga Depok sangat menyambut baik rencana ini. Dengan backlog sekitar 170.000 warga yang belum memiliki rumah, program ini memberikan harapan besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, Kementerian PKP dan Komdigi akan melaporkan perkembangan rencana tersebut kepada Sekretariat Kabinet serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat proses pemanfaatan lahan dan pembangunan rusun subsidi di Depok.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News