Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, sampai dengan Mei 2020 realisasi penyaluran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp 306,60 triliun.
Jumlah tersebut setara dengan 40,20% dari pagu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di dalam Perpres 54/2020 sebesar Rp 762,7 triliun.
Meski begitu, realisasi ini mengalami kontraksi sebesar 5,7% apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019, yaitu sebesar Rp 325,1 triliun.
Baca Juga: Pemerintah terus mengupayakan proses pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19
Secara rinci, realisasi transfer ke daerah (TKD) sampai dengan Mei 2020 baru mencapai Rp 277,7 triliun, atau 40,2% dari pagu APBN-Perpres 54/2020 yang sebesar Rp 691,5 triliun.
"Alokasi dari transfer ke daerah memang kita lakukan penurunan karena memang dampak Corona membuat sisi penerimaan menurun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di dalam konferensi pers daring, Selasa (16/6).
Adapun realisasi TKD terdiri atas Dana Perimbangan sebesar Rp 274,3 triliun atau 41,7% dari pagu APBN-Perpres 54/2020 sebesar Rp 657,2 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 3,2 triliun atau 23,8% dari pagu Rp 13,5 triliun, serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan DIY Rp 0,2 triliun atau setara 0,9% dari pagu senilai Rp 20,9 triliun.
Realisasi dari dana perimbangan pada periode ini masih mengalami kontraksi sebesar 7,7% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 297,3 triliun. Tak hanya itu, berbagai komponen dari dana perimbangan seperti dana transfer umum dan dana transfer khusus juga mengalami penurunan yang signifikan.
Baca Juga: Hore, tunjangan tenaga kesehatan corona sudah cair
Sebut saja realisasi Dana Transfer Umum sampai dengan Mei 2020 baru mencapai Rp 222,3 triliun atau 46,9% dari pagu senilai Rp 474,2 triliun. Jumlah ini mengalami kontraksi 8,2% dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 242,1 triliun.
Penurunan tersebut juga dipicu oleh turunnya realisasi DBH yang baru mencapai Rp 31,5 triliun atau 35% dari pagu senilai Rp 89,8 triliun, serta DAU yang baru mencapai Rp 190,9 triliun atau 49,7% dari pagu Rp 384,4 triliun. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, maka realisasi dari DBH dan DAU masing-masing mengalami kontraksi sebesar 5,2% dan 8,6%.
Sementara itu, realisasi Dana Transfer Khusus juga baru mencapai Rp 52 triliun atau 28,4% dari pagu APBN-Perpres 54/2020 sebesar Rp 183 triliun. Jumlah ini mengalami kontraksi sebesar 5,9% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 55,3 triliun.
Kontraksi tersebut dipicu oleh penurunan realisasi dana alokasi khusus (DAK) nonfisik yang baru mencapai Rp 49,1 triliun, setara dengan 38,2% dari pagu APBN-Perpres 54/2020 senilai Rp 128,8 triliun atau mengalami penurunan 7,2% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 52,9 triliun.
Penurunan DAK nonfisik ini dikarenakan adanya perubahan penyaluran BOS dan penurunan pagu dari TPG, Tamsil, TKG.
"Kami tidak memotong gaji mereka, tetapi yang ada adalah pagunya yang mengalami penurunan. Jadi pagunya itu turun karena memang jumlahnya lebih rendah, tapi tidak berarti tunjangan-tunjangan untuk guru itu kemudian dipotong," papar Sri Mulyani.
Baca Juga: Hore! Tunjangan tenaga medis covid-19 sudah cair
Realisasi DAK fisik periode ini, tercatat sebesar Rp 2,9 triliun atau 5,3% dari pagu APBN-Perpres 54/2020. Untuk DAK fisik realisasinya naik dalam hal ini karena daerah menyelesaikan kontrak-kontrak sebelum dilakukan penyesuaian pagu alokasi DAK fisik, sehingga memang mereka mengalami kenaikan dari yang tadinya Rp 2,3 triliun di tahun lalu, sekarang naik menjadi Rp 2,9 triliun.
Terakhir, realisasi dana desa sapai dengan Mei sudah mencapai Rp 28,9 triliun atau setara dengan 40,6% dari pagu APBN-Perpres 54/2020 sebesar Rp 71,2 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan 41,3% dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu senilai Rp 20,4 triliun.
"Dana desa sudah diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bahkan sekarang menjadi bantalan yang cukup penting dari sisi masyarakat untuk menghadapi Covid-19 ini.
Baca Juga: Inilah realisasi belanja APBN 2020 per 15 Juni 2020
Terutama waktu lebaran kemarin dan pemulangan dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini kemungkinan dapat menaikkan beban jumlah orang yang berpotensi perlu mendapatkan dukungan bansos di tingkat desa," kata Sri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
