Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan realisasi belanja negara di APBN 2020 mencapai Rp 908 triliun atau setara denga 34% dari total pagu anggaran 2020
Dari realisasi itu belanja pemerintah pusat mencapai Rp 586,6 triliun atau setara dengan 31,6 % dari pagu anggaran. Sementara belanja transfer ke daerah atau TKDD nilainya mencapai Rp 322, 4 triliun.
"Untuk mendorong perepatan penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah merumuska Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).Beberapa program penting dalam Program PEN tersebut berkaitan erat dengan tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan," kata Dirjen Perbendaharaan Andin Hariyanto saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Nasional Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Senin (15/6).
Selain itu Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan juga melaporkan hingga 12 Juni 2020 realisasi belanja kesehatan cukup besar.
Kemenkeu menyebut dari dana kesehatan itu, diantaranya untuk insentif tenaga kesehatan (Nakes) telah diberikan sejumlah Rp 28,71 triliun kepada sebanyak 5.511 tenaga medis atau tenaga kesehatan.
Sementara realisasi klaim biaya penanganan pasien corona Cpvid-19 total mencapai Rp 317,86 miliar kepada sebanyak 586 rumah sakit.
Tidak hanya itu, Kementerian Keuangan juga menyebutkan telah mencairkan dana siap pakai kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari kas negara senilai Rp 3,47 triliun.
Pada kesempatan itu Kemenkeu juga memaparkan bahwa pemerintah telah memberikan stimulus jaring pengaman sosial bagi masyarakat untuk menghadapi pandemi Covid-19.
Bantuan sosial ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat golongan miskin dan rentan miskin.
Program Bantuan Sosial alias Bansos ini diantaranya adalah:
- Program Keluarga Harapan (PKH) Realisasi bansos PKH sebesar Rp 21,54 triliun untuk sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat alias KPM.
- Program Sembako realisasi bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak Rp 18,47 trililiun atau tersalukan kepada sebanyak 18,83 keluarga.
- Program Sembako Jabodetabek realiasi hingga 12 Juni 2020 sebanyak Rp 1,34 triliun, untuk sebanyak 1,77 juta keluarga.
-Bansos Tunai untuk warga di luar Jabodetabek pada periode yang sama telah terealisasi sebesar Rp 11, 47 triliun atau sebanyak 8,73 juta keluarga penerima manfaat.
- Kartu Prakerja yakni insentif yang diberikan untuk bantuan biaya hidup dalam komponen kartu prakerja realisasinya mencapai Rp 2,41 triliun kepada 680.992 orang.
-Padat Karya Tunai (PKT) program kartu realisasi program padat karya tunai termasuk untuk upah para pekerjanya mencapai Rp 3,88 triliun atau 20,94 % dari total pagu anggaran. Perician realisasi program ini diantaranya adalah
Pertama, di Kementerian Pertanian realisasinya sebesar Rp 485,79 triliun atau setara dengan 39, 83%. Program di Kementerian Pertanian ini diklaim mampu menciptakan sebanyak 33.979 tenaga kerja yakni para petani yang tergabung di kelompok-kelompok tani.
Kedua, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan realisasi sebesar Rp 519,4 juta, dari anggaran sebesar Rp 15,73 miliar. Realisasi Rp Rp 519,4 juta, ini menyerap sebanyak 15 orang.
Ketiga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 865,69 miliar atau setara 11,9% dari total anggaran. PUPR mengklaim program ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 78.635 orang.
Keempat di Kementerian Perhubungan, program Padat Karya Tunai telah terealisasi sebesar Rp 2,53 triliun atau setara dengan 41,7% dari total anggaran. Kementerian Perhubungan mengklaim anggaran ini mampu menciptakan sebanyak 15.626 tenaga kerja.
- Bantuan langsung Tunai Desa
Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu juga melaporkan penyaluran Bantuann Langsung Tunai (BLT) dana desa sampai 12 Juni 2020 telah terealisasi sebesar Rp 3,79 triliun yang dimanfaatkan oleh sebanyak 5.546.118 keluarga yang tersebar di 3 provinsi di seluruh Indonesia.
Pada bagian lain Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan juga menyampaikan realisasi belanja pemerintah yang mencapai Rp 585,6 triliun atau setara dengan 31,6% dari total pagu anggaran tersebut, diantaranya berasal dari realisasi belanja non kementerian dan lembaga yakni sebesar Rp 271,7 triliun.
Sementara realisasi belanja Kementerian dan Lembaga atau K/L pada periode ini mencapai Rp 318,8 triliun. Perincian realisasi belanja ini
Pada sesempatan itu Ditjen Perbendaharaan juga menyampaikan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sampai 12 Juni 2020 mencapai Rp 3,8 triliun atau 7% dari total pagu anggaran. DAK Fisik ini diantaranya untuk bidang kesehatan yakni dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona Covid-19. Penggunaan anggaran ini mencapai Rp 768,9 miliar.
Sementara realisasi DAK non fisik pada perode yang sama telah mencapai Rp 49,5triliun, terutama untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penyaluran dana BOS periode ini mencapai Rp 24,55 triliun untuk sebanyak 327.513 sekolah.
Sementara realisasi dana desa pada periode ini mencapai Rp 33,2 triliun atau 46,6%. Realisasi anggaran dana desa ini tumbuh sebesar 55,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penyebab realisasi anggaran lebih besar lantaran ada simplifikasi atau memudahkan penyaluran, melonggarkan aturan, serta memberikan dispensasi persyaratan dalam Rencana Penarikan Dana Desa (RPD).
Perincian penyaluran dana desa ini pada tahap pertama mencapai Rp 25,11 triliun untuk 74824 desa. Sedangkan pada periode II tersalurkan sebesar Rp 789 triliun untuk sebanyak 38501 desa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
