Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp 694,2 Triliun Per Mei 2025

Selasa, 17 Juni 2025 / 18:03 WIB

ILUSTRASI. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan sampai dengan akhir Mei 2025, realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp 694,2 triliun, atau baru terserap 25,7% dari pagu APBN tahun ini.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.COID-JAKARTA. Realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp 694,2 triliun per Mei 2025, atau baru terserap 25,7% dari pagu APBN tahun ini.

Berdasarkan hitungan Kontan, jumlah belanja pemerintah pusat tersebut naik 27% (month to month/mtm) dari bulan April 2025 yang sebesar Rp 546,8 triliun. Namun turun jika dibandingkan realisasi secara tahunan (year on year/yoy) karena pada Mei 2024 serapan belanja mencapai 35,6% dari pagu APBN.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara merinci, belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja kementerian/lembaga (KL) sebesar Rp 325,7 triliun dan belanja non-KL sebesar Rp 368,5 triliun. Ia menyebut adanya percepatan pada belanja barang dan belanja modal di bulan Mei 2025 dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

"Kalau bulan-bulan sebelumnya didominasi belanja perlindungan sosial, bulan Mei 2025 terlihat akselerasi pada belanja barang dan modal," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (17/6).

Dari sisi belanja kementerian/lembaga (KL), didominasi belanja pegawai mencapai Rp 123,9 triliun selama periode Januari-Mei 2025. Suahasil menyebut belanja pegawai selama Mei 2025 sebesar hampir Rp 22 triliun.

Sementara realisasi belanja non-kementerian/lembaga (non-KL) telah mencapai Rp 368,5 triliun. Angka ini mencakup berbagai komponen pengeluaran rutin negara, termasuk pembayaran pensiun dan subsidi.

Suahasil mengatakan, salah satu komponen terbesar dalam belanja non-KL adalah pembayaran pensiun, yang telah mencapai Rp 82,7 triliun. Termasuk pembayaran uang pensiun ke-13 bagi para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.

Sementara itu, pembayaran subsidi juga mencatat realisasi signifikan sebesar Rp66,1 triliun. Subsidi ini mencakup berbagai sektor strategis seperti energi dan pangan, dan dipengaruhi oleh perubahan harga minyak mentah dunia.

Percepatan Belanja Modal dan Barang

Belanja pemerintah pusat dari sisi belanja modal menunjukkan lonjakan signifikan di bulan Mei 2025 menjadi total Rp 55,6 triliun. Sebesar Rp 18,9 triliun diantaranya direalisasikan hanya dalam satu bulan.

Perincian komponen utamanya meliputi, peralatan dan mesin sebesar Rp 47,8 triliun, Infrastruktur (jalan, irigasi, jaringan) sebesar Rp 8,6 triliun, dan gedung dan bangunan sebesar Rp 2,9 triliun.

Sementara itu, belanja barang telah mencapai Rp 97,4 triliun. Di bulan Mei saja, belanja barang mencapai Rp 26 triliun, meningkat dari total Januari-April yang sebesar Rp 71,4 triliun.

Suahasil menyebut, anggaran ini digunakan untuk pelayanan publik sebesar Rp 50,6 triliun, termasuk BOS (Bantuan Operasional Sosial) sebesar Rp 4,1 triliun untuk 89.000 sekolah.

Lainnya adalah subsidi biodiesel (Rp 15,8 triliun), layanan kesehatan masyarakat (Rp 7,5 triliun), beasiswa LPDP sebesar Rp 2,2 triliun untuk 10.500 mahasiswa. Sementara itu pemeliharaan aset negara sebesar Rp 9,4 triliun.

Suahasil juga menjelaskan mengenai alokasi belanja barang yang nantinya diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah.

Di tahun 2024, pemerintah telah menyerahkan barang milik negara (BMN) senilai Rp 113 triliun. Di antaranya untuk jalan, irigasi, jaringan: Rp 59,5 triliun, tanah dan bangunan (Rp19,3 triliun), dan lain-lain termasuk kendaraan, peralatan, dan sarana publik.

Pada tahun 2025, alokasi BMN dalam persediaan mencapai Rp 205 triliun, dan pemerintah terus mengupayakan penyerahan kepada masyarakat sesuai ketentuan tata kelola aset.