Purbaya Tinjau Bea Cukai Kupang, Ini Strategi Perkuat Pengawasan Perbatasan

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meninjau langsung Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memastikan pengawasan laut di kawasan perbatasan timur Indonesia berjalan optimal.

Dalam kunjungan kerja ke NTT pada Jumat (7/8/2026), Purbaya melihat kesiapan armada patroli dan fasilitas PSO Bea Cukai Kupang yang menjadi salah satu pangkalan strategis dalam pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah timur Indonesia.

Menurut Purbaya, pengawasan di wilayah perbatasan perlu diperkuat dengan mengandalkan modernisasi sarana operasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi personel.

Baca Juga: Sudah 20 Tahun Sejak Aturan Terbit, Ini Alasan Pemda Belum Eksekusi Obligasi Daerah

“Pengawasan laut harus terus diperkuat melalui modernisasi sarana operasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi personel agar mampu menjawab tantangan pengawasan di wilayah perbatasan yang semakin kompleks,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Minggu (9/8)

Wilayah pengawasan PSO Bea Cukai Kupang memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung pelayaran antarpulau dan berdekatan dengan perbatasan Indonesia dengan Timor-Leste serta perairan Australia.

Kondisi tersebut membuat kawasan NTT menjadi salah satu titik penting dalam pengawasan kepabeanan dan cukai, khususnya untuk mengantisipasi aktivitas penyelundupan melalui jalur laut.

Untuk menjawab tantangan pengawasan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjalankan Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Wallacea secara berkesinambungan.

Operasi tersebut didukung dua kapal patroli yang dioperasikan PSO Bea Cukai Kupang, yakni BC 7002 dan BC 20010. Wilayah operasi mencakup perairan Bali, Nusa Tenggara Barat, Maumere, Atapupu, hingga wilayah perbatasan Indonesia–Timor-Leste.

Bea Cukai menerapkan pendekatan berbasis targeting dalam operasi tersebut. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran pemeriksaan sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya patroli.

Meski baru beroperasi efektif dalam enam bulan terakhir, PSO Bea Cukai Kupang telah dipercaya mendukung pelaksanaan operasi tersebut secara berkelanjutan.

Dalam periode 21 April hingga 15 Juni 2026, Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Wallacea dilaksanakan dalam empat periode operasi menggunakan dua armada patroli.

Baca Juga: BI: Penerbitan Obligasi Daerah Bisa Menopang APBD Saat Fiskal Terbatas

Selama periode tersebut, petugas memantau aktivitas pelayaran dan melakukan 12 pemeriksaan terhadap kapal niaga, kapal layar motor, serta kapal nelayan.

Pada salah satu operasi yang berlangsung pada 19 Mei hingga 1 Juni 2026 menggunakan Kapal Patroli BC 20010, petugas memantau 52 kapal dan perahu yang melintas di wilayah pengawasan. Dari pemantauan tersebut, tiga sarana pengangkut diperiksa.

Hasil pemeriksaan tidak menemukan pelanggaran di bidang kepabeanan maupun cukai.

Bea Cukai menilai hasil tersebut menunjukkan fungsi patroli tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pencegahan melalui peningkatan kehadiran aparat di wilayah perairan strategis.

Selain pengawasan kepabeanan dan cukai, PSO Bea Cukai Kupang juga mendukung patroli terpadu bersama TNI AL, Polairud, dan PSDKP.

PSO Bea Cukai Kupang juga turut membantu pemantauan dan operasi pencarian dan pertolongan atau SAR dalam situasi darurat di perairan NTT.

Purbaya menegaskan penguatan kemampuan personel dan pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan di kawasan perbatasan.

“Kita harus terus membangun kemampuan personel dan memperkuat penggunaan teknologi agar pengawasan semakin efektif serta mampu menjaga wilayah perairan Indonesia secara optimal,” tegas Purbaya.

Ke depan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan terus memperkuat kapasitas pengawasan laut melalui modernisasi sarana operasi, peningkatan kompetensi personel, penguatan intelijen, serta kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuat pengawasan di wilayah perairan Indonesia semakin adaptif dan efektif dalam menghadapi tantangan penyelundupan yang terus berkembang.

Baca Juga: Bea Cukai Ngurah Rai Gagalkan Penyelundupan 10 Kilogram Ganja dari Thailand

Pada saat yang sama, penguatan pengawasan laut juga diharapkan dapat mendukung kelancaran perdagangan, optimalisasi penerimaan negara, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News