Purbaya Ogah Jika APBN Diminta Tanggung Utang Jumbo Proyek Woosh

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan Danantara sebagai superholding BUMN yang berencana untuk meminta bantuan APBN dalam meringankan pembiayaan beban utang jumbo proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) alias Woosh khususnya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Meskipun Purbaya mengaku belum mendengar permintaan tersebut secara langsung dari Danantara, namun Ia menegaskan APBN tidak akan digunakan untuk menanggung utang proyek KCIC tersebut, dan harusnya menjadi tanggung jawab BUMN terkait.

Ia mengingatkan bahwa sejak terbentuknya Danantara, seluruh dividen BUMN sudah masuk ke superholding tersebut dan tidak lagi menjadi bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Nilainya disebut bisa mencapai Rp 80 triliun. Karena itu, kata Purbaya, dengan adanya Danantara, BUMN seharusnya mandiri dalam mengelola proyek dan risikonya.

"Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya dalam sambungan virtual Zoom saat Media Gathering APBN 2026, Bogor, Jumat (10/10).

Dengan manajemen suporhilding tersebut, BUMN di bawah Danantara diharapkan mampu mengelola pembiayaan proyek strategisnya secara mandiri. Mengingat, pemisahan peran antara pemerintah dan korporasi harus dijaga agar tata kelola keuangan negara tetap sehat, dan proyek-proyek BUMN seperti KCIC tetap harus berjalan berdasarkan prinsip bisnis.

“Jangan ke kita lagi, karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto, juga menegaskan bahwa utang proyek KCJB bukan merupakan utang pemerintah pusat.

“Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu tidak ada utang pemerintah,” jelas Suminto di Bogor, Jumat (10/10).

Ia menambahkan, pembiayaan proyek Woosh tersebut berasal dari ekuitas konsorsium dan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

“Jadi tidak ada pinjaman pemerintah,” tegasnya.

Sebagai informasi, proyek KCJB dimiliki oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), konsorsium antara badan usaha Indonesia dan China. Di pihak Indonesia, kepemilikan diwakili oleh sejumlah BUMN di bawah koordinasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Beban utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) ini menembus Rp 116 triliun mendorong Danantara mencari solusi jangka panjang. Setidaknya da dua skema penyelesaian utang yang telah disiapkan, agar proyek ini tetap beroperasi tanpa menekan keuangan.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan pihaknya menyiapkan dua opsi untuk menyelesaikan utang proyek KCIC, yakni menambah penyertaan modal (equity) atau menyerahkan infrastruktur kepada pemerintah.

“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan,” kata Dony di Jakarta, Kamis (9/10/2025) dikutip dari Kompas.com

Meski begitu, Kemenkeu menegaskan bahwa hingga kini belum ada rencana menggunakan APBN untuk menalangi utang maupun pembengkakan biaya proyek KCJB. Pemerintah menilai proyek ini sepenuhnya harus diselesaikan oleh entitas bisnis terkait sesuai mekanisme korporasi.

Asal tahu saja, utang jumbo proyek KCIC menjadi sorotan setelah laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menunjukkan tekanan berat bagi keuangan KAI sendiri.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengaku tengah menyiapkan langkah bersama Danantara untuk membahas beban utang proyek tersebut.

“Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025) lalu.