kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.603.000   -7.000   -0,27%
  • USD/IDR 18.042   34,00   0,19%
  • IDX 6.320   85,12   1,37%
  • KOMPAS100 832   13,60   1,66%
  • LQ45 635   11,28   1,81%
  • ISSI 218   2,09   0,97%
  • IDX30 357   7,08   2,02%
  • IDXHIDIV20 439   8,12   1,89%
  • IDX80 95   1,54   1,64%
  • IDXV30 120   1,66   1,39%
  • IDXQ30 114   1,99   1,77%

Purbaya: Kementerian yang Tak Sejalan Bisa Kena Pemotongan Anggaran


Selasa, 04 Agustus 2026 / 19:02 WIB
Purbaya: Kementerian yang Tak Sejalan Bisa Kena Pemotongan Anggaran
ILUSTRASI. Purbaya sebut Kewenangan pengelolaan anggaran negara dapat dimanfaatkan untuk memastikan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah (AFP/YASUYOSHI CHIBA)


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kewenangan pengelolaan anggaran negara dapat dimanfaatkan untuk memastikan kementerian, lembaga, maupun instansi pemerintah mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Purbaya, anggaran menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendorong kepatuhan seluruh pemangku kepentingan terhadap arah kebijakan pemerintah. Bahkan, ia menyebut anggaran dapat dipotong bagi kementerian atau lembaga yang tidak sejalan dengan kebijakan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat menanggapi keluhan pelaku industri otomotif terkait hambatan di pasar kredit mobil dan sepeda motor dalam acara GAIKINDO International Automotive Conference, Selasa (4/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya mengaku baru mengetahui adanya kendala di sektor pembiayaan kendaraan bermotor karena selama ini belum pernah menerima laporan mengenai persoalan tersebut.

Baca Juga: Purbaya: Likuiditas Bank Akan Ditambah untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Terkejut dengan Hambatan Kredit Kendaraan

Purbaya mengatakan informasi mengenai hambatan kredit mobil dan sepeda motor menjadi perhatian baru baginya. Ia pun meminta pelaku industri untuk menyampaikan langsung berbagai kendala yang dihadapi kepada Kementerian Keuangan apabila menemukan persoalan serupa di masa mendatang.

"Jadi tadi, Pak Ketua, ketika Anda menyampaikan kepada saya mengenai hambatan yang terjadi di pasar kredit mobil dan kredit sepeda motor, saya cukup terkejut. Tidak ada seorang pun yang pernah melaporkan hal itu kepada saya. Lain kali, kalau Anda menemukan hal seperti itu, datanglah ke kementerian saya," ujar Purbaya dalam acara GAIKINDO International Automotive Conference, Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan pelaku usaha diperlukan agar berbagai hambatan yang muncul di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui kebijakan yang tepat.

Baca Juga: Defisit Neraca Transaksi Berjalan Diproyeksi Melebar ke 1,3% pada 2026

Anggaran Disebut Jadi Instrumen Pengendalian

Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran negara. Kewenangan tersebut, menurut dia, dapat menjadi instrumen untuk memastikan berbagai instansi menjalankan kebijakan pemerintah secara selaras.

"Saya mengendalikan semua orang karena saya memiliki kekuatan anggaran. Siapa pun yang tidak mengikuti saya, anggarannya akan saya potong. Itu termasuk kepolisian, tentara, semua orang," katanya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa kewenangan tersebut pada akhirnya merupakan bagian dari otoritas Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, pelaksanaan pengelolaan anggaran tetap berada dalam kerangka kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh presiden.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Analisis Untukmu

Berita ini artinya apa buat kamu?



TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Effective Warehouse Management

[X]
×