kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.580.000   6.000   0,23%
  • USD/IDR 17.944   31,00   0,17%
  • IDX 6.068   30,85   0,51%
  • KOMPAS100 781   3,84   0,49%
  • LQ45 598   2,29   0,38%
  • ISSI 211   1,01   0,48%
  • IDX30 332   1,64   0,50%
  • IDXHIDIV20 424   1,23   0,29%
  • IDX80 89   0,40   0,46%
  • IDXV30 115   0,40   0,35%
  • IDXQ30 108   0,42   0,39%

Prabowo Minta Komunikasi Pemerintah Lebih sederhana dan Dialogis


Senin, 05 Oktober 2026 / 09:31 WIB
Prabowo Minta Komunikasi Pemerintah Lebih sederhana dan Dialogis
ILUSTRASI. Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta (1/10/2026) (Dok/BPMI Setpres)


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto meminta pola komunikasi pemerintah kepada masyarakat dilakukan secara lebih sederhana dan dialogis.

Pemerintah dinilai tidak cukup hanya menyampaikan program dan kebijakan, tetapi juga perlu menjelaskan arah serta manfaatnya bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono di kediamannya, Minggu (4/10/2026).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan tersebut membahas penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaat kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Baca Juga: Biaya Mahal untuk Sebuah Nasihat, 26 Watimpres Prabowo Tambah Beban Negara

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat, sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Minggu (4/10/2026).

Menurut Teddy, Prabowo menekankan agar pemerintah menggunakan bahasa yang sederhana dalam menyampaikan informasi kepada publik. Dengan begitu, kebijakan pemerintah dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Prabowo juga meminta komunikasi pemerintah tidak berhenti pada penjelasan mengenai apa yang telah dikerjakan. Pemerintah perlu menjelaskan arah dan pemikiran yang melatarbelakangi setiap kebijakan.

“Presiden menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan,” jelas Teddy.

Selain menyampaikan informasi, Prabowo meminta Bakom turut membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat diharapkan dapat menjadi bagian dari komunikasi pemerintah.

Teddy mengatakan, Bakom diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Aspirasi yang diterima selanjutnya dapat diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden.

Baca Juga: Prabowo Lantik Watimpres, Pratikno Ditunjuk Jadi Ketua

“Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden,” ungkap Teddy.

Dengan arahan tersebut, pola komunikasi pemerintah ke depan diharapkan tidak hanya bersifat satu arah. Pemerintah ingin membangun komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan dengan masyarakat serta media.

“Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat,” tutur Teddy.

Menurutnya, pola komunikasi tersebut diharapkan membuat kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara lebih utuh sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan kepada pemerintah. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, menggantikan Muhammad Qodari. 

Baca Juga: Tak Dapat Restu Presiden Prabowo, Tukar Guling Geo Dipa dengan PNM Dibatalkan

Selain melantik, Syahganda, Presiden juga melantik Fadli Hartono sebagai Wakil Kepala Balai Komunikasi. Pelantikan keduanya berlangsung di Istana Merdeka, Jum’at (2/10/2026). 

Syahgabda dan Fadli dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 106/P Tahun 2026 yang dibacakan sesaat sebelum prosesi pengambilan sumpah dimulai. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×