/2025/11/25/1234505612.jpg "Produksi Kakao Merosot, BPDP Kemenkeu Siapkan Dukungan Penuh untuk Program Peremajaan")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan memastikan kesiapan penuh dalam mendukung kebutuhan pendanaan untuk program peremajaan komoditas kakao, sesuai mandat Keputusan Presiden (Keppres) 132/2024.
Kepala Divisi Umum BPDP Adi Sucipto mengatakan bahwa kakao kini menjadi satu dari tiga komoditas utama yang masuk program peremajaan nasional, bersama kelapa sawit dan kelapa.
Baca Juga: Mulai Desember 2025: TNI AD Amankan Industri Kilang Strategis
Penetapan ini dilakukan seiring tren penurunan produksi kakao dalam beberapa tahun terakhir, meski komoditas ini memiliki kontribusi penting bagi penerimaan negara dan perekonomian nasional.
Adi menegaskan Keppres tersebut memperluas mandat BPDP dari sebelumnya mengelola program sawit di 21 provinsi, kini mencakup 34 provinsi, termasuk DKI Jakarta melalui kawasan Kepulauan Seribu yang menjadi sentra kelapa.
Ia memastikan skema pendanaan program kakao akan mengikuti keputusan Komite Pengarah (Komrah) dan Kementerian Pertanian (Kementan), meskipun besaran bantuan per hektare belum ditetapkan.
“Berapapun alokasi yang diputuskan Kementan dan Komrah, BPDP akan full support. Contohnya sawit, target dari 30.000 naik menjadi 60.000 hektare, kami dukung penuh,” ujarnya dalam agenda Kunjungan Kerja Media bertema Kontribusi Kakao untuk APBN dan Perekonomian Nasional di Tabanan, Senin (24/11/2025).
Baca Juga: Menhan Ungkap Target 750 Batalion Tempur TNI AD hingga 2029
Adi turut menegaskan bahwa sumber dana BPDP bersifat national basket karena berasal dari APBN.
Dengan demikian, kecilnya kontribusi pendapatan kakao tidak menjadi penghambat dalam penyaluran dukungan pendanaan.
“Walaupun pendapatan dari kakao tidak sebesar yang diharapkan, selama ada kontribusi dan sudah diputuskan pemerintah, programnya tetap kami dukung,” ujarnya.
Per Oktober 2025, penerimaan negara dari Bea Keluar kakao tercatat sebesar Rp 150,7 miliar, sementara pungutan ekspor yang mulai berlaku pada 22 Oktober 2025 terkumpul sebesar Rp 48,8 juta.
Pada tahun ini, BPDP menargetkan peremajaan kakao nasional seluas 5.000 hektare, menyesuaikan kesiapan bibit dan regulasi.
Sementara itu, target Kementan yang menyebut rencana peremajaan kakao mencapai 175.000 hektare dinilai sebagai target jangka menengah-lima tahunan.
“KPI kami itu tahunan, tidak boleh lima tahunan. Target 5.000 hektare tahun ini berdasarkan ketersediaan bibit dan kesiapan regulasi,” jelas Adi.
Baca Juga: Mulai Cair: Jadwal BLT Kesra, PKH, dan BPNT 2025 serta Cara Cek Status Penerima
Adi menambahkan bahwa keputusan final mengenai luas lahan yang diremajakan berada di bawah kewenangan Komrah dan Kementan.
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), total luas perkebunan kakao nasional mencapai 1,37 juta hektare pada 2024.
Ia juga menjelaskan bahwa target peremajaan tahun ini terbatas karena sejumlah kendala teknis, mulai dari Peraturan Menteri Pertanian untuk peremajaan yang belum rampung, belum terbitnya petunjuk teknis mengenai besaran bantuan per hektare, persoalan legalitas lahan, hingga tingkat kesediaan petani mengikuti program yang bersifat sukarela.
Sebagai perbandingan, program peremajaan kelapa sawit yang ditargetkan 120.000 hektare per tahun, dalam realisasinya hanya mampu mencapai sekitar 30.000 hektare akibat hambatan serupa.
Selanjutnya: Download Resmi Logo Hari Guru Nasional 2025: Ini Linknya!
Menarik Dibaca: Melorot, Cek Harga Emas Galeri 24 dan UBS di Pegadaian Hari Ini Selasa (25/11)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
