/2026/02/06/1017512743.jpg "APBN Tekor Rp 135,7 Triliun per Februari 2026, Lebih Besar dari Tahun Lalu")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2026 mencatat defisit sebesar Rp 135,7 triliun atau setara 0,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut melebar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Februari 2025, defisit APBN tercatat Rp 30,7 triliun atau 0,13% terhadap PDB.
Pelebaran defisit ini terjadi seiring dengan akselerasi belanja negara di awal tahun. Hingga akhir Februari 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp 493,8 triliun, setara 12,8% dari pagu APBN 2026.
Capaian ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 348,1 triliun.
Baca Juga: Digital dan AI Disebut Jadi Mesin Utama Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
Di sisi lain, realisasi pendapatan negara tercatat Rp 358 triliun hingga Februari 2026. Angka tersebut baru mencapai 11,4% dari target APBN 2026. Meski secara nominal lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 yang sebesar Rp 317,4 triliun, pemerintah menilai kinerja pendapatan masih perlu diperkuat agar sejalan dengan percepatan belanja negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis penerimaan pajak akan terus membaik dalam beberapa bulan ke depan.
“Pengumpulan pajak di dua bulan pertama 2026 ini tumbuh 30%, dan itu akan stabil terus ke depan,” ujar Purbaya dalam agenda buka puasa bersama media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).
Purbaya menilai kondisi fiskal Indonesia secara fundamental masih terjaga. Hal tersebut tercermin dari rasio utang terhadap PDB dan defisit terhadap PDB yang dinilai masih dalam batas aman.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga relatif kuat dibandingkan sejumlah negara lain. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu mencapai sekitar 5,11%, termasuk yang tertinggi di kelompok negara G20.
Ke depan, Purbaya optimitis menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat ke kisaran 5,5% hingga 6%. Pencapaian tersebut diharapkan mampu memperkuat persepsi investor terhadap ketahanan fiskal Indonesia.
"Pemerintah juga akan mendorong berbagai faktor pendukung pertumbuhan ekonomi, mulai dari percepatan belanja pemerintah, menjaga stabilitas sektor keuangan bersama bank sentral, hingga memperbaiki iklim investasi dan mendukung sektor ekspor," pungkas Purbaya.
Baca Juga: Pemerintah Telah Kirim Tim untuk Pantau Jemaah Umrah RI yang Berada di Arab Saudi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
