Reporter: Hans Henricus |
JAKARTA. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai setelah otonomi dan pemilihan kepala daerah langsung, banyak Bupati atau walikota yang mengangkat pejabat kepala dinas pendidikan bukan dari kalangan pendidik.
"PGRI menemukan fakta masih ada bupati atau walikota mengangkat kepala dinas pendidikan dengan latar belakang Kepala Satpol PP atau Kepala Dinas Pertamanan, Tata Kota, dan Pemakaman, serta camat," kata Ketua umum PGRI, Sulistiyo seusai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantornya, Selasa (20/1)
Sulistiyo mencontohkan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah bekas Kepala Dinas Pertamanan Tata Kota dan Pemakaman. "Dari segi kualitas hal ini harus dicegah, sebab yang diinginkan adalah dari kalangan pendidik yang memang memahami masalah pendidikan," jelas Sulistiyo.
PGRI menduga, penunjukan itu sebagai balas jasa lantaran pejabat tersebut pernah menjadi tim sukses kepala daerah. "Sepertinya untuk menyukseskan visi misi Kepala Daerah," kata Sulistiyo.
Sementara itu Presiden mengatakan seharusnya pejabat seperti kepala dinas pendidikan adalah kalangan pendidik, bukan dari bidang lain. "Saya akan minta menteri terkait seperti Mendiknas dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara membahas masalah itu," ujar Sulistiyo mengutip Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
