Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyinggung kritik keras masyarakat yang tengah mencuat kepada pemerintah.
Puan mengatakan, demokrasi Indonesia tidak berhenti di bilik suara, tetapi terus tumbuh diberbagai ruang dialog, di dapur rakyat, di balai desa, hingga di gedung parlemen. Menurutnya, ini semata-mata agar setiap keputusan pemerintah lahir dari kesadaran bersama, bukan hanya kesepakatan segelintir elite.
"Dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik," ujarnya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Baca Juga: Sidang Tahunan, Ketua MPR Apresiasi Upaya Prabowo Menindak Kasus Korupsi
Puan bilang, saat ini kritik masyarakat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang tersebar media sosial di mana menurutnya sebagai corong suara publik.
"Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti kabur aja dulu, sindiran tajam Indonesia Gelap, lelucon politik negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital," ungkapnya.
Puan bilang, kritikan ini menunjukkan aspirasi dan keresahan rakyat telah banyak berkembang yang disampaikan mengikuti bahasa modern.
Dia meminta kepada para pemegang kekuasaan, agar semua kritik yang dilontarkan masyarakat perlu didengar bukan sekedar kata atau gambar. Menurutnya, di balik setiap kata ada pesan, ada keresahan, dan ada harapan.
"Kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama. Kritik dapat keras dalam substansi dan menentang keras kebijakan akan tetapi kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
