Reporter: Hans Henricus | Editor: Didi Rhoseno Ardi
JAKARTA. Guru belum bisa tenang soal alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran belanja negara tahun 2009. Mereka khawatir dana pendidikan itu juga mengalir ke Departemen yang mengelola sekolah-sekolah kedinasan milik instansi pemerintah.
Kekhawatiran itu terungkap setelah pengajar dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (11/12). "Kami khawatir anggaran itu tidak mengalir seluruhnya ke pendidikan, tapi ke departemen teknis yang mengelola sekolah kedinasan," ujar Hafid Abbas, guru besar dari UNJ.
Abbas mengatakan, saat ini ada sekitar 200 ribu sekolah negeri dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas yang memang membutuhkan pasokan anggaran pendidikan.
Tentunya, lanjut Abbas, kalau memang nantinya ada pembagian dengan sekolah kedinasan milik pemerintah, maka porsi anggaran pendidikan untuk sekolah umum harus lebih besar. "Di sana (sekolah kedinasan milik pemerintah) unit cost-nya cukup tinggi, jika dibandingkan dengan sekolah umum yang jumlahnya mencapai 200 ribu," jelas Abbas yang juga menjabat Kepala Litbang HAM Depkum Ham.
Namun, menurut Abbas, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta para guru tidak khawatir soal alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% itu. "Tahun 2009 kesejahteraan guru itu luar biasa," tutur Abbas menirukan ucapan Wapres.
Menurut Abbas, Wapres berpesan agar tahun depan para guru lebih meningkatkan profesionalisme. Sebab, kesejahteraan guru bakal meningkat dengan dibarengi melonjaknya penghasilan guru yang diperkirakan bisa di atas Rp 2 juta. " Bahkan penghasilan guru di daerah terpencil saja diperkirakan mencapai bisa mencapai Rp 5 juta itu," ucap Abbas
Makanya, lanjut Abbas, Wapres bilang gaji guru itu bisa memicu kecemburuan sosial di antara kalangan pegawai pemerintah jika tidak dibarengi profesionalitas yang memadai. "Pegawai-pegawai lain saja gajinya lebih kecil," kata Abbas.
Pemerintah resmi mengumumkan alokasi anggaran sebesar 20% untuk sektor pendidikan mulai tahun 2009. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 15 Agustus lalu.
Kalau rencana itu berjalan, berarti pemerintah akan mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan sebesar Rp 224,4 triliun atau 20% dari total belanja negara yang mencapai Rp 1.122,2 triliun.
Anggaran itu akan tersebar di Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan Dana Alokasi Umum untuk pemerintah daerah.
Rencananya, Pemerintah akan menggunakan kenaikan anggaran pendidikan ini untuk menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, merehabilitasi gedung sekolah, dan membangun ribuan sekolah baru. Selain itu kenaikan anggaran ini juga untuk menaikkan gaji guru dan peneliti.
Bahkan pemerintah menjanjikan gaji guru bisa di atas Rp 2 juta per bulan dengan alokasi anggaran 20% itu. Asal tahu saja, pendapatan guru golongan terendah tahun ini sebesar Rp 1,854 juta per bulan.
Dana untuk menambah anggaran pendidikan itu berasal dari pembiayaan defisit. Maksudnya, dana tersebut berasal dari pinjaman dalam dan luar negeri sebesar Rp 20,2 triliun.
Akibatnya, peningkatan anggaran ini membuat defisit APBN 2009 membesar hingga Rp 99,6 triliun atau setara 1,9% dari PDB. Defisit ini lebih besar dari APBNP 2008 sebesar 1,8% atau Rp 86 triliun.
Selain menambah anggaran pendidikan, Presiden juga berjanji akan memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin lewat program baru bernama Program Keluarga Harapan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
