Presiden Jokowi Hadiri KTT Belt & Road, Bawa Proposal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya?

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini Senin (16/10) melakukan kunjungan kerja ke China. Ada dua agenda besar yang akan dihadiri Kepala Negara pada 17 dan 18 Oktober 2023 besok. 

Presiden Jokowi dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jin Ping serta Perdana Menteri Li Qiang, serta dan Ketua Parlemen China. Selain itu, Presiden Jokowi diagendakan menghadiri KTT Belt and Road Initiative (BRI) di sana. 

Menurut Presiden, pada kunjungan ini Indonesia akan membawa sejumlah isu prioritas dalam pembahasan dengan RRT antara lain peningkatan eksport Indonesia, peningkatan investasi dan pembangunan ketahanan pangan," jelasnya dalam Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/10).

Baca Juga: Terbang ke China, Jokowi Akan Temui Xi Jin Ping dan Hadir KTT Belt And Road

Kereta Cepat Jakarta Surabaya 

Sebelumnya mengutip pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kompas.com menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengunjungi China untuk membicarakan keberlanjutan proyek kereta cepat. 

Pasalnya, setelah kereta cepat Jakarta-Bandung diresmikan 2 Oktober 2023 lalu, pemerintah berencana memperpanjang rute kereta cepat sampai ke Surabaya, Jawa Timur. 

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, beberapa topik yang akan dibahas dengan China ialah mengenai infrastruktur, energi, dan perdagangan.  

Termasuk juga akan dibahas mengenai keberlanjutan kereta cepat sampai ke Surabaya. Selain itu, dalam pertemuan itu pemerintah juga ingin membahas perbaikan struktur kerja sama dalam proyek kereta cepat ini dengan China, baik itu dari sisi kepemilikan hingga bunga utang. 

Baca Juga: Berbayar Mulai 18 Oktober, Tarif Kereta Cepat Whoosh Rp 300.000, Balik Modal Kapan?

"Kalau di China itu salah satunya memang diskusi lebih mendalam keberlanjutan kereta cepat dari Bandung ke Surabaya, yang studinya sedang dipelajari. Tetapi kita juga ingin terus memperbaiki struktur daripada kerjasamanya apakah kepemilikan, bunga, dan lain-lain," ujarnya saat ditemui di Sarinah, Jakarta, Sabtu (15/10/2023). 

Dia bilang, pembicaraan ini perlu dilakukan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia yang tentunya akan membutuhkan waktu. 

Meski begitu, Indonesia harus memiliki infrastruktur yang memadai untuk menunjang transportasi umum agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia dan mendorong perekonomian. 

"Karena kalau kita mau menjadi negara maju ya memang infrastrukturnya harus dibangun, apakah jalan tol, kereta api, pelabuhan airport, yang memang pasti akan perlu waktu," ucapnya. 

Dia menyebut, infrastruktur transportasi umum di Indonesia masih kalah jauh dengan negara maju lainnya. 

Baca Juga: Indonesia Resmi Memiliki Kereta Cepat Pertama di Asia Tenggara

Misalnya seperti Amerika Serikat sudah memiliki jalur kereta api sepanjang 20.000 kilometer sejak 1860 sedangkan saat ini Indonesia hanya memiliki 4.500 kilometer di Pulau Jawa. 

Begitupun juga dengan kereta cepat dimana China sudah membangun jalur kereta cepat sepanjang 40.000 kilometer sedangkan Indonesia baru saja meresmikan kereta cepat dari Jakarta ke Bandung sepanjang 104,9 kilometer. 

Padahal dengan terbangunnya infrastruktur transportasi umum yang baik, mengurangi polusi udara dan pemborosan bahan bakar minyak, hingga kemacetan yang jika dihitung nilainya mencapai Rp 100 triliun. 

"Nah kita kan tinggal pilih, uang Rp 100 triliunnya mau dibakar atau mau diinvestasikan?" kata Erick. Sebagai informasi, Presiden Jokowi akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Sabuk dan Jalan (BRI Summit) di Beijing, China pada 17-18 Oktober 2023. 

Selain dengan China, pemerintah juga akan menemui pemerintah Arab Saudi untuk membicarakan percepatan energi terbarukan, pembangunan infrastruktur, dan perdagangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News