Prabowo Tinjau IKN, Kata Anggota DPR Ini Tepis Pembangunan IKN Mangkrak

Selasa, 13 Januari 2026 / 17:38 WIB

ILUSTRASI. Libur Natal 2025 di Ibu Kota Nusantara (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizami Karsayuda merespons kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Senin (12/1/2026).

Menurut Rifqinizami, kunjungan Presiden Prabowo ke IKN ini sekaligus membantah spekulasi bahwa pembangunan IKN tidak berlanjut alias mangkrak.

"Saya kira ini penting untuk menjawab spekulasi yang selama ini berkembang bahwa IKN ini semacam proyek yang mubazir,” ucapnya dalam keterangan resminya Selasa (13/1/2026).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menerangkan kunjungan Presiden tersebut termasuk menjadi pesan politik yang mencerminkan dukungan terhadap pembangunan ibu kota baru.

"Kunjungan Kepala Negara ke IKN merupakan pesan politik kedua, setelah pesan politik pertama lewat diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025," ungkapnya.

Adapun perpres yang diteken Presiden Prabowo pada Juni 2025 tersebut mendukung terwujudnya IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.

Lebih lanjut, ketua komisi urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah itu menilai, keberlanjutan IKN merupakan keniscayaan, sebagaimana landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Perpres 79/2025.

“No point to return (ini titik tanpa balik, red.) bagi kami; dan karena itu, anggaran yang sudah kita sahkan hampir Rp100 triliun, kan. Itu tentu akan sangat mubazir kalau kemudian pemerintah tidak segera memanfaatkan IKN sebagai ibu kota negara,” kata Rifqi.

Rifqi menyebut pemindahan aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap ke IKN merupakan bagian dari strategi taktis pemerintah.

Secara politis, kata dia, Menteri PANRB Rini Widyantini sudah menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bahwa pemerintah telah memiliki strategi pemindahan ASN, termasuk cetak biru kementerian/lembaga yang akan dipindahkan.

“Tapi tentu mereka harus menunggu restu dari Presiden. Saya kira, setelah Presiden mengecek sendiri tadi malam, mudah-mudahan hal ini bisa segera diputuskan karena kalau tidak, mubazir. Sudah punya rusun untuk 15.000 orang, tapi belum ditempati,” ucapnya.