/2026/01/06/1199436198.jpg "Tinjau IKN, Prabowo Minta Pembangunan Untuk Fasilitas Pemerintahan Dipercepat")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan perdana ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (13/1/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Menesesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa presiden meminta agar pembangunan untuk fasilitas pemerintahan, DPR hingga lembaga penegakan hukum bisa dipercepat.
"Presiden ingin apa namanya fasilitas uang akan digunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di tahun 2028," katanya dalam keterangan secara daring dipantau, Rabu (13/1/2026).
Baca Juga: Jabatan Baru Sri Mulyani: Mengapa Gates Foundation Membutuhkan Ekonom Indonesia?
Prasetyo menegaskan bahwa Presiden sejak awal memastikan pembangunan IKN akan berlanjut.
Menurutnya, Kepala Negara juga memberikan koreksi terkait desain dan fungsi terkait pembangunan IKN.
"Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai desain, kedua mengenai fungsi, dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PUPR untuk memperbaiki," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden dijadwalkan bermalam di kawasan IKN pada Senin (12/1/2026).
Setibanya di kawasan IKN, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono dan sejumlah jajarannya.
Berdasarkan keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden, Kepala Negara direncanakan melakukan peninjauan ke sejumlah titik strategis pembangunan di kawasan IKN guna melihat langsung progres dan kesiapan infrastruktur yang tengah dikembangkan.
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan ke IKN antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.
Baca Juga: Cegah Korupsi, IKPI Dorong Percepatan RUU Pembatasan Uang Kartal Hingga Redenominasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
