kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.931.000   26.000   1,36%
  • USD/IDR 16.465   -15,00   -0,09%
  • IDX 6.898   66,24   0,97%
  • KOMPAS100 1.001   10,19   1,03%
  • LQ45 775   7,44   0,97%
  • ISSI 220   2,72   1,25%
  • IDX30 401   2,31   0,58%
  • IDXHIDIV20 474   1,13   0,24%
  • IDX80 113   1,15   1,03%
  • IDXV30 115   -0,06   -0,05%
  • IDXQ30 131   0,58   0,44%

Prabowo Ingin Bangun Sekolah Rakyat, Anggarannya Capai Rp 100 Miliar per Sekolah


Senin, 10 Maret 2025 / 18:59 WIB
Prabowo Ingin Bangun Sekolah Rakyat, Anggarannya Capai Rp 100 Miliar per Sekolah
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 26 November 2024.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk membahas rencana membangun sekolah rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar mengatakan, rencana pembangunan sekolah rakyat akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Yakni sudah menerima siswa mulai SD, SMP, dan SMA dari sekolah rakyat.

"Anggaran tergantung perkembangan. Tergantung kebutuhan masing-masing lokasi. Rata-rata Rp 100 miliaran (untuk satu sekolah)," ujar Muhaimin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti menambahkan, pihaknya mendukung terkait rekrutmen gurunya. Namun skema pengadaan guru ini masih dibicarakan lebih lanjut.

Adapun terkait kurikulum. Abdul Mu'ti menyebut ada 2 opsi. Yakni mengikuti sekolah unggul atau juga bisa mengikuti kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini.

"(Kebutuhan guru) sementara sekitar 60.000 guru ya. Kita nanti cari skemanya, apa nanti mendistribusikan guru yang sudah ada, atau rekrutmen baru, nanti masih proses yang panjang," ucap Abdul.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, ada sekitar 53 lokasi yang disiapkan untuk sekolah rakyat. Nantinya siswa yang bersekolah merupakan siswa yang termasuk desil 1 dan desil 2 tingkat kesejahteraannya.

Siswa tidak dikenakan biaya alias gratis mulai dari pakaian seragam hingga lainnya. Adapun proses persiapannya terus dimatangkan Kementerian Sosial bersama kementerian/lembaga terkait.

"Sekolah khusus (siswa) miskin dan miskin ekstrem. Diutamakan (siswanya dari) sekitar lokasi sekolah," terang Saifullah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Cara Praktis Menyusun Sustainability Report dengan GRI Standards Strive

[X]
×