Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Test Test
JAKARTA. Saat ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah melakukan penelusuran terhadap 2.000 transaksi keuangan mencurigakan anggota DPR, yang mayoritas merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar). Transaksi tersebut menurut Kepala PPATK, M. Yusuf, merupakan data analisis transaksi yang valid.
"Mengenai 2.000 rekening transaksi mencurigakan atas nama anggota DPR, ini valid. Saya tidak mengarang, karena kalau mengarang tentang itu, dosa," ujar M. Yusuf, dalam seminar yang digelar di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/3).
PPATK menerima data terkait transaksi keuangan mencurigakan tersebut dari berbagai lembaga perbankan. Kini PPATK tengah memproses data tersebut dan sedang dianalisis. "Kalau sudah kami analisis, maka laporan transaksi keuangan mencurigakan akan berubah menjadi hasil analisis. Jika sudah merupakan hasil analisis maka transaksi keuangan tersebut berindikasi pidana," paparnya.
Analisis ini, lanjut Yusuf, tidak akan diendapkan begitu saja. Meski terkesan tidak berjalan dengan cepat dalam proses analisisnya, hal ini dikarenakan PPATK memerlukan teknologi untuk mengungkap 2.000 transaksi keuangan mencurigakan tersebut.
Selain itu, Yusuf menekankan bahwa 2.000 tersebut bukanlah jumlah orang, melainkan jumlah transaksi. "Satu orang bisa melakukan 300 sampai 400 transaksi. Inilah yang PPATK katakan sebagai transaksi tidak wajar atau mencurigakan. Belum lagi bicara jumlah. Tidak punya perusahaan, tidak menggaji buruh, tapi melakukan banyak sekali transaksi yang keluar masuk," tandas Yusuf.
Satu hal lagi yang membuat PPATK curiga bahwa transaksi keuangan ini tidak wajar adalah karena transaksi ini dilakukan dengan cara tunai. Sewajarnya, menurut Yusuf, transaksi dalam jumlah besar lebih aman dilakukan dengan transfer, untuk meminimalisir resiko.
Tetapi dalam banyak kasus transaksi keuangan mencurigakan, dilakukan dengan uang tunai yang keluar masuk melalui lembaga perbankan. "Kalau dengan tunai, berarti menanggung resiko. Ini mungkin yang diartikan sebagai uang dari kolong meja," imbuhnya.
Karena itu, Yusuf mengatakan bahwa pada saatnya nanti, PPATK akan mengungkap semuanya. "Tinggal tunggu waktu," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
