Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai pelaksanaan program makan siang gratis berpotensi membuka lebar peluang defisit anggaran negara pada tahun 2025.
Pun jika program ini dilakukan, ruang fiskal perintah tidak cukup mampu membiayai 62 juta jumlah murid yang terdaftar untuk diberikan makan siang gratis.
Berdasarkan hitungannya, dengan 30% jumlah murid terdaftar saja, pemerintah membutuhkan anggaran besar mencapai Rp 100 triliun hingga Rp 130 triliun untuk pelaksanaan program ini.
Baca Juga: Bappenas Siapkan Rencana Anggaran 2025, Termasuk Program Makan Siang Gratis
"Jadi relatif besar apalagi jika dikomporasikan dengan beberapa pos anggaran yang sudah ada saat ini seperti Bansos ataupun subsidi," jelas Rendy pada Kontan.co.id, Senin (6/5).
Dengan kondisi seperti itu, ada beberapa skenario yang mungkin dilakukan pemerintah untuk merealisasikan program populis ini.
Pertama, penarikan utang baru. Kedua, peningkatan rasio pajak. Ketiga, relokasi anggaran yang program yang sudah ada.
"Beberapa pos yang kemudian berpotensi akan direlokasi termasuk di dalamnya pos subsidi untuk BBM, belanja pendidikan dan lebih khusus seperti misalnya belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," jelas Rendy.
Baca Juga: Rupiah Melemah, Bulog: Biaya Impor Beras dan Jagung Naik
Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah untuk melakukan perhitungan yang mendalam antara beban biaya yang akan dikeluarkan dengan besaran manfaat yang didapat dari program ini jika ingin melakukan relokasi program.
"Idealnya, program makan siang gratis harus memberikan manfaat lebih besar daripada program yang akan direlokasi," pungkas dia.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan seluruh asta cita yang dibawa oleh Prabowo-Gibran dibahas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, termasuk program populis makan siang gratis.
Khusus untuk program makan siang, Bappenas telah melakukan beberapa kajian termasuk memperhitungkan kemampuan anggaran pemerintah merealisasikan program ini.
Baca Juga: Butuh 6,7 Juta Ton Beras Per Tahun untuk Program Makan Siang Gratis, Pasokan Aman?
Pertama, terkait target penerima program makan siang ini untuk memastikan bahwa program ini bisa berdampak dan tetap tepat sasaran. Kedua, frekuensi pelaksanaanya itu sendiri.
Ketiga, Bappenas juga mempertimbangkan standar gizi pelaksanaan program. Misalnya berapa banyak kalori yang harus tersedia dalam makan gratis yang akan dibagikan.
Keempat, kepastian ketersediaan pangannya dengan daerah itu sendiri. Sehingga, pemerintah berharap, selain ada perbaikan gizi, program ini juga berdampak pada perekonomian wilayah setempat.
Baca Juga: Prabowo: PKB Ingin Terus Bekerja Sama dengan Gerindra
Terakhir, terkait pengorganisasian pelaksanaan program itu sendiri. Suharso mengatakan pertimbangan ini dilakukan untuk melihat sampai mana kemampuan fiskal negara mendanai program itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
